law-justice.co - Rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mau mengimpor beras sebanyak 1 juta ton direspon oleh PDI Perjuangan. Bahkan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memberi peringatan keras ke Mendag Muhammad Lutfi.
PDIP menilai dalam mengambil kebijakan Mendag mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang wilayahnya menjadi sentra produksi pangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Oleh karena itu, lanjut Hasto, rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan pemerintah.
“Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden dalam mengambil keputusan politik harus senapas dengan kebijakan politik pangan presiden, dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (20/3/2021).
Hasto meminta Mendag Luthfi belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu membangun dialog dan menyerap aspirasi. Menurut dia, Presiden Jokowi selalu menyampaikan data objektif sebelum mengambil keputusan.
"Menteri tidak hidup di menara gading, sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," ungkap Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini mendesak Lutfi untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementrian Pertanian, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), asosiasi petani, akademisi, dan kepala daerah.
"Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri," kata dia.
Hasto menilai politik pangan nasional harus berdikari. Dia menegaskan sikap PDIP dalam politik pangan sudah jelas yaitu menolak mengorbankan petani oleh kepentingan impor sesaat, yang di dalamnya sarat kepentingan-kepentingan pemburu rente.
“Sejak Maret 2020, PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu presiden," jelas Hasto.