Jakarta, law-justice.co - Di tengah panasnya isu kudeta terhadap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, muncul kabar bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Hal itu disampaikan oleh Politikus Demokrat Andi Arief.
Terakit kabar itu, Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera langsung menanggapinya. Dia menilai jika hal ini benar maka lebih baik jika Jokowi menyampaikan ke publik.
"Bagus jika Pak Jokowi membuka ke publik. Demokrasi yang sehat perlu didorong dan didukung," katanya, saat dihubungi, Jumat (5/2/2021).
Mardani mengatakan, Presiden memiliki tanggung jawab untuk menyehatkan demokrasi. Sehingga menurutnya, bagus bila publik tau sikap tegas presiden.
"Presiden punya tanggung jawab besar menyehatkan demokrasi. Jika ada sinyalemen pembantunya `melemahkan demokrasi` bagus jika publik tahu sikap tegas Presiden," kata Mardani.
"Sekali lagi, jika ada intervensi pada parpol sama dengan melemahkan parpol. Dan itu berujung melemahkan demokrasi," sambungnya.
Diketahui, AHY mengungkapkan isu adanya upaya kudeta dari pejabat pemerintah lingkar Presiden Jokowi. Nama Moeldoko kemudian tersebut, namun Moeldoko kemudian membantah isu kudeta Demokrat tersebut.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief kemudian mengungkapkan Moeldoko mendapat teguran dari Presiden Jokowi. Teguran terhadap Moeldoko itu terkait isu kudeta Partai Demokrat.
"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (5/2).
Redaksi detikcom telah berupaya meminta konfirmasi mengenai teguran terhadap Moeldoko ini kepada pihak Istana Kepresidenan dan Kantor Staf Presiden. Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.
"Kami tidak mendapatkan informasi tentang hal tersebut," kata Fadjroel.