Jakarta, law-justice.co - Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri tunggal langsung ditanggapi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. PBNU mengaku menghormati keputusan Jokowi yang memilih Kabareskrim tersebut menjadi Kapolri.
Hal itu disampaikna oleh Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas, Rabu (13/1/2021).
"Siapa pun calon kapolri pilihan Presiden harus dihormati. Bagaimana pun, Presiden memiliki kekuasaan langsung yang diberikan oleh konstitusi untuk memutuskan calon pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada akhir Januari," kata Robikin kepada wartawan.
Menurut Robikin, Jokowi pasti memiliki banyak pertimbangan dalam menunjuk Listyo. Pilihan tersebut tentunya tidak diambil secara sembarangan. "Saya yakin siapa pun nama yang disodorkan Presiden ke DPR adalah putra terbaik Bhayangkara," ujar Robikin.
PBNU, menurut Robikin, mengingatkan bahwa tugas kapolri nanti adalah harus mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu melakukan penegakan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Semua itu harus dilakukan secara adil tanpa pilih kasih.
"Dalam penegakan hukum misalnya, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Atau terjadi semacam politik belah bambu, satu dipijak dan yang lain dijunjung. Oleh karena itu, kapasitas, profesionalitas, dan integritas sangat dibutuhkan untuk mengemban tugas mulia ini," ujarnya.
Saat ini, masyarakat dinilai perlu mendukung keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Listyo Sigit. PBNU berharap Listyo dapat mengemban tugas sebagai kapolri dengan baik.
"Atas dasar ini semua, penunjukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo yang secara resmi telah diajukan Presiden ke DPR patut didukung dan disambut baik. Sekali lagi, kapasitas, profesionalitas, dan integritas Polri adalah parameter kunci kepemimpinan Polri. Hal seperti itu juga sesuai ajaran agama," ujarnya