Jakarta, law-justice.co - Upaya penolakan secara halus dari Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti yang diajak masuk kabinet sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) patut diapresiasi.
Pasalnya menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Abdul Muti yang notabene representasi dari Muhammadiyah telah menunjukkan sikap yang prinsipil.
Abdul Muti tetap memilih berada di luar pemerintahan, ketika banyak pihak yang meminta-minta jabatan agar masuk kabinet.
"Keren. Punya prinsip. Jangan sampai semua kalangan menjadi bagian dari pemerintah," kata Ujang Komarudin seperti melansir rmol.id.
Menurut pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini, Muhammadiyah seperti ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya merawat demokrasi dengan cara check and balance dengan tetap berada diluar pemerintahan.
"Perlu orang seperti beliau (Abdul Muti) untuk mengawasi pemerintahan dari luar," demikian Ujang Komarudin.
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti mengaku sempat ditawari jabatan Wamendikbud. Namun, tawaran itu akhirnya ditolak sehingga ia tidak jadi dilantik sebagai Wamendikbud.
Abdul Muti menuturkan, dirinya merasa bukanlah figur yang tepat untuk mengemban amanah Wamendikbud tersebut. Menurutnya, ia tidak akan mampu sehingga menolak jabatan itu.
"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," kata Abdul Muti dalam akun Facebook pribadinya, @Abdul Mu`ti yang diposting beberapa saat lalu, Rabu (23/12).