Jakarta, law-justice.co - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka menjelang akhir 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan melakukan reshuffle sesegera mungkin.
"Tanggalnya terserah. Mau 23, mau 30, bebas saja gitu, karena itu kebutuhan. Lebih baik dilaksanakan segera daripada nanti terlambat dan legasi yang diharapkan Pak Jokowi tidak terjadi," ujar pengamat politik dari lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).
Hendri menilai pelaksanaan reshuffle kabinet tidak akan membuat gaduh. Sebab, sambung Hendri , semua pihak sudah paham bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Tanggal berapa pun Pak Jokowi reshuffle, nggak akan bikin gaduh. Kenapa? Karena semua orang sudah paham itu hak prerogatif presiden. Jadi sesuai dengan kebutuhan dia saja. Nggak perlu ada menteri ditangkap KPK pun, kalau dia (presiden) mau reshuffle, ya reshuffle saja," jelas Hendri.
Hendri berpandangan, sekalipun timbul kegaduhan akibat reshuffle kabinet, kegaduhan hanya akan terjadi di lingkup elite politik saja. Menurutnya, kegaduhan hanya akan berlangsung dalam skala kecil.
"Dan kegaduhan nggak akan terjadilah. Kegaduhan pun adanya hanya di, kalaupun ada, itu paling hitungan `menit`. Dan itu hanya sebatas elite politik saja. Tapi rakyat pasti akan menerima dan banyak, politik sudah paham kok bahwa reshuffle itu kebutuhan. Jadi, kalau memang presiden butuh, laksanakan saja," ucapnya.
"Lagi pula yang gaduh itu kan kepentingannya cuma politik. Dia nggak ada kepentingan untuk tujuan akhir pembangunan tuh nggak ada. Gaduh saja cuma buat gangguin presiden," sambung Hendri.
Lebih lanjut Hendri menganalogikan Kabinet Indonesia Maju dengan tim sepakbola. Menurutnya, jika ada pemain yang bertanding dengan tidak baik, perlu dilakukan pergantian pemain.
"Nah, tujuannya reshuffle itu kan sebetulnya memacu kinerja yang sudah ditetapkan oleh presiden, kan. Jadi kalau memang timnya lagi nggak oke, ya mesti diganti. Kan dibandingkan dengan sepakbola. Kalau penyerangan gagal, pertahanan gagal, kan mesti ada pergantian pemain. Kan itu hal yang sederhana," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah kejadian dua menteri Kabinet Indonesia Maju terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Presiden Jokowi juga sudah berulang kali marah kepada para pembantunya pada tahun pertama periode kedua masa jabatannya yang menghadapi tantangan berat pandemi Corona.
Isu santer reshuffle kabinet akan diumumkan pada akhir Desember 2020, tak lama setelah gelaran pilkada serentak digelar. Sinyal reshuffle kabinet juga terdengar santer di lingkup internal parpol koalisi pemerintahan, salah satunya dari PDIP.
"Logis saja bila Presiden memikirkan reshuffle, minimal pengisian nama-nama baru," kata politikus PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (6/12).
Isu reshuffle kabinet juga terdengar riuh di kalangan politikus Senayan. Ada juga yang iseng menyebut Rabu Pon, yang kebetulan jatuh pada 23 Desember 2020, sebagai salah satu hari favorit Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet.
Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai ada kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle pada Hari Rabu Pon tanggal 23 Desember 2020. Ia menilai hari Rabu Pon adalah hari yang bagus serta lebih tenang.
"Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada Rabu Pon tanggal 23 Desember nanti," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Jumat (11/12).
"Hemat saya, Rabu Pon bagus, lebih adem ayem. Namun itu mutlak kewenangan Presiden kapan hari yang tepat dan pengganti yang tepat pula," imbuhnya.