Jakarta, law-justice.co - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyindir keras relawan Projo (Pro Jokowi) yang meminta banyak jabatan komisaris dan direksi di perusahaan BUMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, permintaan tersebut tak menjamin kinerja perusahaan BUMN membaik.
"Ya tentu tidak ada jaminan ya kinerja BUMN akan meningkat kalau seandainya relawan Projo semakin banyak," kata Andre kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
"Sebagai anggota Komisi VI DPR RI. Saya sudah melihat bahwa sebenarnya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah mencoba mengakomodir relawan dan pendukung Pak Jokowi, baik dari relawan maupun dari partai pendukung Pak Jokowi," sambungnya.
Namun, anak buah Prabowo Subianto itu menilai permintaan yang dilontarkan Projo merupakan hal yang wajar. Apalagi, menurut dia, Projo telah bekerja keras dalam memenangkan Jokowi di pilpres 2014 dan 2019.
"Jadi kalau memang ada keinginan tambahan dan keinginan minta tambahan jabatan ya silakan saja para relawan meminta ke presiden. Presiden menyampaikan ke Menteri BUMN. Informasi yang saya dapatkan seperti itu, bahwa relawan dan pendukung yang diangkat biasanya dikonsultasikan dengan istana," ujar Andre.
"Sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2003, UU Kementerian BUMN kan itu hak sepenuhnya menteri ya. Haknya juga menteri mau ngangkat siapa pun untuk menjadi presiden dan komisaris. Kami (Komisi VI) hanya bisa mengingatkan agar direksi dan komisaris diangkat harus punya kompetensi dan kemampuan," tegasnya.
Hal berbeda disampaikan Ketua DPP PKB Faisol Riza. Menurut Faisol, sudah banyak relawan Jokowi yang menduduki jabatan komisaris ataupun direksi di BUMN.
"Kader partai politik yang justru kurang," kata Faisol kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
Ia mengaku tidak mempermasalahkan permintaan Projo. Semua pada akhirnya bergantung kepada Jokowi dan Erick. Lebih lanjut, Faisol menuturkan pendukung Jokowi bukan hanya Projo dan relawan. Ia mengatakan, saat ini, hampir semua partai politik adalah pendukung Jokowi.
"Pendukung Jokowi itu bukan hanya Projo dan relawan, hampir semua partai politik juga pendukung Jokowi. Sekarang ini yang di luar kekuasaan hanya 3 partai saja," ujarnya.
Faisol tak menampik bahwa para pendukung harus diutamakan. Namun, kata dia, harus tetap memperhatikan aspek profesionalisme dan kapasitas yang ada.
"Memang sudah seharusnya mengedepankan para pendukung, tapi dengan syarat-syarat profesional dan kapasitas yang memadai," terang Ketua Komis VI DPR itu.
"Pembagian kursi komisaris atau direksi bukan imbalan, tapi justru harus mendukung dan menjaga program presiden di BUMN berjalan maksimal, yaitu membangun BUMN yang kompetitif sehingga bersaing di tingkat regional maupun global," tegas Faisol.
Sebelumnya, Projo meminta Kementerian BUMN memperbanyak sosok komisaris dan direksi perusahaan pelat merah dari kalangan pendukung Jokowi. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
"Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN," katanya.
Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menyebut Erick menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan komisaris-direksi di BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Amin.
"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," ujarnya.