Jakarta, law-justice.co - Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19 mendapat kritikan dari kelompok buruh. Sebab, lewat surat edaran itu, upah minimum provinsi tahun 2021 tidak dinaikkan.
Bagi anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno keputusan itu memang sulit. Namun SE Menaker yang diteken Ida Fauziyah merupakan jalan tengah yang harus diambil. Dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19. Di satu sisi perusahaan diimbau tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya, di sisi lain ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.
"Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi, kondisi saat ini serba sulit. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Kamis (29/10/2020).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar, jika masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun para perusahaan. "Nah dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga minus,"katanya.
Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikkan upah minimum 2021 ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus corona ini. “Ini jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (gaji) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkapnya.
Langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah jalan tengah yang menguntungkan antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya. "Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solitif, win win solution," tutupnya