Cuma Andalkan Utang, INDEF: Sri Mulyani Tak Layak Jadi Menkeu Terbaik!

Jakarta, law-justice.co - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penghargaan sebagai menteri terbaik Asia Timur-Pasifik belum layak disematkan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

Pasalnya menurut Peneliti Indef, Bhima Yudhistira, kebijakan fiskal dan penyaluran stimulus ekonomi untuk pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia masih lambat.

Baca juga : Polisi Tes Urine Pengemudi Porsche Tabrak Kantor Samapta Polres Medan

"Sebenarnya belum layak kebijakan fiskal diberi penghargaan, karena porsi stimulus PEN terhadap PDB saja baru kisaran 4,2%, ini masih kecil dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia saja berikan 20,8% stimulus terhadap PDB," katanya seperti melansir rmol.id, Selasa 13 Oktober 2020.

"Catatan berkaitan dengan efektivitas stimulus selama pandemi berlangsung, Pemerintah cukup terlambat untuk salurkan stimulus yang efektif," imbuhnya menegaskan.

Baca juga : SYL Bayar Gaji Pembantu Rp35 Juta dari Uang Pegawai Kementan

Bhima mengurai, pencairan PEN lambat karena masih di bawah 45 persen pada periode akhir September 2020. Bahkan untuk beberapa pos pemerintah mengakui salah hitung stimulus seperti subsidi bunga UMKM yang akhirnya membuat pencairan macet.

"Kemudian stimulus fiskal pemerintah masih berpangku pada mekanisme perbankan. Sedikit-sedikit bank dapat penempatan dana, menyalurkan bantuan ke sektor usaha mikro dan ultra mikro juga lewat bank. Padahal ada koperasi, tapi kurang dilibatkan," ungkapnya.

Baca juga : PN Jaksel Tolak Praperadilan Bekas Karutan KPK Terkait Kasus Pungli

Dari sisi pembiayaan stimulus, pemerintah di bawah komando Sri Mulyani juga dinilai masih terlalu mengandalkan utang. Akibatnya, beban untuk pemulihan ekonomi sangat besar dan ditanggung oleh generasinya berikutnya.

"Padahal Menteri Keuangan maupun presiden sering dinasihati agar lakukan realokasi anggaran yang signifikan, misalnya stop dulu proyek infrastruktur dan bubarkan kementerian lembaga yang buat gemuk birokrasi. Sayangnya saran-saran tadi menguap begitu saja. Kalau hanya andalkan utang, tentu ini berisiko bagi fiscal sustainability dalam jangka panjang," demikian Bhima.

Baru-baru ini, Menteri Sri Mulyani kembali dianugerahi sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur-Pasifik atau Finance Minister of the Year for East Asia Pacific 2020 oleh Majalah Global Markets. Penghargaan ini diberikan karena Sri Mulyani dianggap berhasil menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.