Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding, menilai film G30S/PKI yang kembali ditayangkan ke publik tidak relevan. Menurutnya, banyak pihak yang menilai film tersebut tidak sesuai dengan sejarah.
"Soal isu pemutaran kembali G30S/PKI saya melihat film tersebut sejak dari awal memang tidak relevan diputar dipertontonkan ke publik," ujar Karding kepada wartawan, Senin (28/9/2020).
Politikus PKB itu mengatakan film itu pernah dilarang tayang di masa Menteri Pendidikan periode 1998-1999 Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan periode 1998-1999 Yunus Yosfiah.
"Banyak analisis, sejarawan yang mengatakan bahwa film ini dibuat tidak sepenuhnya objektif sesuai dengan sejarahnya. Dan ada kepentingan politik, kekuasaan oleh Pak Harto (Soeharto) zaman itu. Dan untuk itu mengapa ketika reformasi Pak Yunus Yosfiah Kemudian Pak Juwono yang menghentikan pemutaran film tersebut," kata Karding.
Karding pun menyoroti pembuatan film G30S/PKI itu tidak terlepas dari kepentingan politik di masa Orde Baru kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto.
"Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa sejarah pembuatan film itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik di masa Orde Baru, dalam hal ini Pak Harto (Soeharto)," jelasnya.
Menurut Karding, perlu dibuat film yang benar-benar menggambarkan sejarah serta tidak memiliki muatan politik, jika ingin memberikan edukasi terkait kejadian 30 September melalui film. Sebab, ia khawatir adanya pembelokan sejarah karena pengaruh film G30S/PKI yang ada saat ini.
"Kalau niatnya ingin mengedukasi masyarakat bahwa pernah ada kejadian gerakan 30 September, maka saya kira harus dibuat film yang betul-betul sesuai dengan sejarah apa adanya dan dibuat tanpa ada kepentingan politik kekuasaan. Oleh karena itu, menurut saya, tidak perlu lagi diputar karena khawatirnya terjadi pembelokan sejarah karena pengaruh film," ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, film G30S/PKI menjadi polemik setelah sempat disinggung oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta agar hal itu tidak dipermasalahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Kalau nanti film `Pengkhianatan G30S/PKI` itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," kata Hasanuddin kepada wartawan pada Sabtu (26/9/2020).