Pelajaran Sejarah Bakal Dihapus, JJ Rizal: Dasar Rezim Kardus Durhaka!

Jakarta, law-justice.co - Baru-baru ini, mata pelajaran sejarah belakangan menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan, setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menempatkan pelajaran penting ini sebagai mata pelajaran pilihan.

Rencananya, pelajaran sejarah dijadikan mata pelajaran pilihan di jenjang sekolah menengah atas, dan tidak menutup kemungkinan akan dihilangkan untuk sekolah menengah kejuruan.

Baca juga : Kejagung Bisa Sita Harta Sandra Dewi, Ini Alasannya

Sejarahwan JJ Rizal melalui akun Twitternya @JJRizal turut melayangkan kritikannya terhadap wacana penghapusan sejarah ini.

"Dasar rezim kardus kekuasaan durhaka," kicaunya di twitter mengawali uneg-unegnya.

Baca juga : Menteri Keuangan Sri Mulyani Akui Bea Cukai Kadang Ganggu Kenyamanan

"Butir 8 nawacita itu bilangnya mau "melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional yang menempatkan secara proporsional pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai patriotisme dan cinta tanah air," sambungnya.

Untuk diketahui, rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di jenjang SMA/SMK itu tertuang dalam draf sosialisasi dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.

Baca juga : Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu, KPK Sita Uang Rp48,5 Miliar

Kritikan pedas JJ Rizal ini pun langsung disambut warganet dengan beragam pandangan.

"Salah satu indikator liberalisme kapitalistik merasuki dunia akademik: Mengikis habis wawasan historis bangsa dikalangan generasi muda," ungkap pemilik akun @Ihluk***

"Isi dan bukti sejarah sudah banyak yang dihilangkan atau diganti. Kini sejarah itu akan dihilangkan juga. Innalilahi wa Inna ilaihi Raji`un," imbuh warganet lainnya @Ubai_***

Kicauan JJ Rizal tadi juga menyertakan sebuah berita dari Harian Kompas di mana banyak kalangan juga mengkritisi soal penghapusan pejalaran sejarah.

Salah satu kritik yang tertuang dalam koran itu datang dari Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Said Hamid.

"Sulit dipahami jika di jenjang SMA (pelajaran) sejarah menjadi pilihan. Kalau kita menempatkan pelajaran sejarah sebagai pilihan, seperti di Singapura, orang bisa tidak belajar sejarah. Pelajaran sejarah di SMA merupakan kesempatan siswa untuk mengenal bangsanya lebih jauh," katanya.

Di koran yang diunggah JJ Rizal itu pula, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Maman Faturrohman menyampaikan sanggahannya.

Menurut Maman, penyederhanaan kurikulum masih dalam bahasan dan belum final. Oleh sebab itu Maman menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk berbagai masukan dan usulan dari kalangan akademisi dan para guru.