Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Didominasi Pengguna Transportasi Ini

Jakarta, law-justice.co - Pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit (RS) Darurat Wisma Atlet, Jakarta, merupakan pengguna transportasi umum. Hal tersebut diungkapkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga menjelaskan jumlahnya sekitar 62 persen dari 944 pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet.

"Kami mencoba mengumpulkan data dari pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet. Dari 944 pasien yang dirawat, ternyata komposisi mereka yang terpapar Covid-19 ini sebagian besar atau 62 persen adalah pengguna transportasi umum," ujar Doni, dilansir dari JPNN.com, Kamis (3/9/2020).

Baca juga : Reuni UII, Ketua MA Baca Puisi

Doni menegaskan pihaknya sudah mengingatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk membatasi bahkan harus mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik.

Pihaknya juga berbicara dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi tentang penggunaan transportasi ganjil dan genap. Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu mengatakan Minggu (30/8) malam lalu, Satgas sudah melakukan video conference dengan sejumlah pejabat DKI Jakarta maupun kementerian/lembaga.

Baca juga : Permainan Mengagumkan, Timnas Indonesia U-23 Dapat Bonus Rp23 Miliar

Doni menjelaskan dari video conference itu diperoleh data bahwa setelah adanya kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta, terdapat peningkatan penumpang untuk transportasi kereta api 3,5 persen dari rata-rata 400 ribu penumpang per hari.

"Angka 3,5 persen ini kelihatannya sedikit, tetapi karena jumlah penumpang kereta api cukup besar maka penambahan 3,5 persen ini meningkatkan kepadatan dalam gerbong," kata Doni.

Baca juga : Bobby Nasution Resmi Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Medan

Mantan Komandan Paspampres itu juga menambahkan begitu pula dengan kondisi penumpang di Bus Transjakarta, mengalami peningkatan dari enam persen hingga 12 persen.

"Ini permintaan kami ke DKI untuk evaluasi sehingga upaya mengurangi kerumunan bisa terlaksana," jelas Doni.