Jakarta, law-justice.co - Sosiolog senior, Musni Umar menyatakan selama kekuasaan masih di kuasai oleh elit, Indonesia kesulitan mendapatkan sosok yang benar-benar tepat menjadi pemimpin.
Menurut Musni, rakyat tidak akan mendapatkan haknya jika politik berjalan tidak benar. Terlebih lagi aturan ambang batas atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen, menurut Musni telah mengukung kelangsungan demokrasi.
"Mereka yang sudah menikmati oligarki tidak akan mau memberikan haknya kepada rakyat. Tapi rakyat harus memaksa. Bisa lewat parlemen jalanan alias demo, diskusi dan lainnya," ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bersama Kantor Berita Politik RMOL dengan tema "Merumuskan Presiden Pilihan Rakyat" yang dipandu pimpinan redaksi, Ruslan Tambak.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu pun mengingatkan, Presiden Joko Widodo untuk berani meluruskan demokrasi yang telah ditunggangi para pemilik modal.
"Jokowi bisa dihukum sejarah kalau gagal bikin sukses story. Kita harus sampaikan, supaya Jokowi juga menyadari agar bisa dikenang sepanjang masa dengan meluruskan kembali demokrasi yang sudah dibajak para elit," jelasnya.
Musni pun mengajak para cendikiawan berani bersuara. Sebab, jika para intelektual hanya berdiam diri maka rakyat akan terus menjadi korban.
"Perubahan yang kita perjuangkan ini untuk Indonesia yakni dengan meluruskan demokrasi. Jadi Semua orang harus terpanggil," pungkasnya