Jakarta, law-justice.co - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menyampaikan kondisi anggaran keuangan KKP di hadapan Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa. Edhy mengatakan, pada 2020, jatah APBN KKP menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya yang bahkan pernah mencapai Rp 12 triliun.
Karena itu untuk menuju target RPJMN, saya sampaikan, sejak saya ditunjuk sebagai Ketua Komisi IV DPR, APBN KKP pernah hampir mencapai Rp 12 triliun. Tetapi saat saya jadi menteri KKP, APBN malah menurun drastis hanya Rp 5 triliun, tandas Edhy dalam webinar (30/7).
Ironisnya walau sudah turun ternyata nilai anggaran itu masih harus dipangkas untuk penanganan Covid-19. Walau memperoleh anggaran minim, Edhy mengatakan aparatnya tetap mengoptimalkan kegiatan yang telah disusun.
Edhy akan mengusulkan program-program yang nantinya bisa didanai oleh hibah atau pinjaman luar negeri. Anggaran akan dioptimalkan untuk mendukung akses kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pesisir kelautan dan sektor perikanan lainnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah mendukung penambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebesar Rp3,45 triliun pada 2021. Penambahan ini karena sektor kelautan dan perikanan sangat potensial mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara.
Dengan adanya penambahan, pagu anggaran KKP di 2021 naik menjadi Rp 7 triliun dari yang sebelumnya Rp 4,6 triliun. Komisi IV mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP pada 2021 sebesar Rp 3,45 triliun," ujar Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat kerja antara KKP dan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (23/6/2020).