Jakarta, law-justice.co - Komandan Lanud Haluoleo (HLO) Kendari, Kolonel Pnb Muzafar mengklarifikasi pernyataannya di sejumlah media yang menyebutkan bahwa pelarangan liputan wartawan ke dalam Bandara Haluoleo terkait kedatangan TKA China karena ditunggangi teroris.
Dia memastikan ucapannya tidak bermaksud ditujukan langsung kepada wartawan dan hanya untuk membuat analogi agar mudah dipahami.
"Bukan, saya klarifikasi, jadi maksud saya kemarin itu wartawan yang mau meliput ke bandara itu banyak sekali dan di luar juga banyak aksi saat gelombang kedua. Dengan kondisi seperti itu, saya tidak bisa memprediksi saya khawatir kalau akses yang saya berikan kepada wartawan ada yang manfaatkan gitu lho, yang tidak bertanggung jawab," katanya seperti melansir detik.com, Selasa 7 Juli 2020.
Kata dia, pihaknya mengaku khawatir saat itu banyak massa yang sedang melakukan unjuk rasa menolak kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China gelombang kedua. Saat itu datang TKA China berjumlah 105 orang.
"Bisa aja kan dari sebanyak itu kita nggak tahu mana yang wartawan, bisa aja dimanfaatkan untuk tindakan tertentu di bandara lah, di kesatuan saya lah," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya tidak bisa menjamin soal keabsahan kartu identitas (id card) yang dipakai wartawan. Menurutnya, saat kondisi itu bisa saja ada pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi.
"Id card itu kita nggak tahu keabsahannya. Pada saat itu lho, karena kondisinya juga malam dan banyak aksi unjuk rasa. Ini hanya untuk keamanan bersama. Itu keasliannya kita ndak bisa kroscek saat itu," ujarnya.
Ia pun menuturkan, kalau situasi kondusif, ia pasti akan mempersilakan wartawan masuk ke dalam bandara. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya tersebut.
Sebelumnya, dua organisasi wartawan yang berada di wilayah itu pun, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tenggara mendesak perwira menengah TNI itu mencabut pernyataannya.
Pasalnya menurut kedua organisasi profesi ini pernyataan Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Haluoleo Kolonel Pnb Muzafar yang mengkhawatirkan wartawan ditunggangi teroris saat liputan kedatangan tenaga kerja asing (TKA) China bisa membahayakan profesi jurnalis.
Kedua organisasi profesi ini juga mendesak Mabes TNI untuk memberi sanksi kepada Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb Muzafar yang mengeluarkan pernyataan tidak berdasar dan berbahaya.
"Kami mendesak agar Danlanud Haluoleo untuk mencabut pernyataannya karena anggapan ditunggangi teroris bisa mengancam jurnalis saat bertugas di lapangan," kata ujar Ketua IJTI Sultra, Asdar Zuula.
"Mabes TNI AU harus memberikan sanksi kepada Danlanud Haluoleo atas pernyataannya menyebut wartawan ditunggangi teroris karena itu berbahaya dan tidak punya dasar," ujar Ketua AJI Kendari Zainal A Ishaq secara terpisah.
Asdar Zuula menyebut setiap jurnalis dalam melakukan liputan selalu menaati protokol, termasuk di lingkungan TNI AU. Ia mencontohkan protokol standar yakni memperlihatkan identitas diri ke pos jaga Lanud Haluoleo serta menjelaskan maksud kedatangan jurnalis.
Menurut Asdar, kekhawatiran Danlanud Haluoleo terkesan dibuat-buat dan cenderung membatasi jurnalis memperoleh informasi dan fakta lapangan kedatangan TKA China.