law-justice.co - Persoalan penumpang yang menumpuk di Stasiun Bogor belum juga usai hingga kini. Misalnya saja, pada Senin pagi, antrean penumpang begitu padat.
Wali Kota Bogor Bima Arya pun mengaku kewalahan dengan hal tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi karena sistem pembagian shift kerja belum berjalan maksimal.
“Bapak Menteri Perhubungan (Menhub), dan Gubernur DKI Jakarta pagi ini warga Bogor harus mengantre selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta,” katanya saat meninjau Stasiun Besar Bogor seperti dikutip dari jpnn.com, Senin (6/7/2020).
Kata dia, pihaknya sudah mencari jalan keluar selama ini dengan menyiapkan bus. Namun, hal itu bukan solusi yang efektif dan permanen, karena sifatnya hanya sementara.
“Bus yang kami siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen,” kata Bima Arya.
Penumpukan penumpang di Stasiun Bogor juga kata Bima dikarenakan banyaknya kantor yang sudah dibuka di DKI Jakarta. Tapi di sisi lain, pihak KRL masih membatasi jumlah penumpang dalam gerbong kereta.
Lantas dia meminta agar sistem pembagian kerja dievaluasi total. Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran.
“Enggak bisa ini, saya selalu sampaikan. Setiap Senin penumpang selalu bertambah. Hari ini saja kenaikan terlihat sekali,” katanya.
"Saya melihat shift kerja tidak berjalan. Kemarin dengan Pak Doni Munardo bilang di berbagai tempat shift sudah berjalan. Tetapi sepertinya, kebiasan berangkat penumpang tidak berubah,” papar Bima.
Dia menduga penyebab lainnya adalah pembagian waktu kerja di setiap kantor di Jakarta kurang diatur dengan baik.
“Mungkin yang mesti dirubah jarak shiftnya kurang jauh. Ini tidak bisa begini terus. Kami juga kewalahan. KCI juga kewalahan,” lanjut Bima.
Dia mengatakan solusi menggunakan bus tidak efeketif, karena kapasitas kereta dengan bus sangat berbeda. Menurutnya, setiap Senin penumpang KRL bisa mencapai 20.000, sedangkan bus berkapasitas 15 orang.
“Bus enggak bisa. Mau seribu busnya, enggak bisa. Penumpang 20.000, kapasitas bus 15 orang. Siapa yang mau menyediakan bus, intinya evaluasi total kerja,” tutupnya.