Jakarta, law-justice.co - Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah melontarkan teguran keras kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan kepala daerah lainnya di Surabaya Raya termasuk Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik terkait penanganan pandemi virus corona.
Dia mendesak para kepala daerah tersebut untuk untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19.
Dia menilai, sampai saat ini para kepala daerah tersebut kurang serius sehingga mengakibatkan jumlah kasus covid-19 diwilayahnya justru terus meningkat.
"Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya," tegasnya dalam rapat koordinasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (8/6/2020).
Kata dia, pemerintah daerah di Surabaya Raya tidak serius karena tidak punya aturan tegas dari Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Bupati (Perbup) terkait penanganan Covid-19.
Kata dia, hai itu mengakibatkan kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sebab, sejauh ini mereka yang melakukan pelanggaran hanya diberi peringatan, sehingga mengulanginya kembali di kemudian hari.
"Kalau memungkinkan Perwali dan Perbup dipertajam lagi. Berilah aturan Perwali dan Perbup dengan tegas. Kami siap mengawal,” ujarnya.
Dia menegaskan, Panglima TNI bahkan telah menginstruksikan untuk membantu daerah dalam mendisiplinkan masyarakat di tempat-tempat keramaian dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2020.
Adapun operasi tersebut akan dilakukan di bandara, stasiun, dan juga tempat layanan publik demi keselamatan bersama.
"Kita bantulah. Bahkan panglima TNI sudah menginstruksikan lewat telegram untuk kita melakukan operasi pengetatan protokol kesehatan selama dua minggu di tempat-tempat keramaian, dan ini sudah kami lakukan," ucapnya.
Menurut dia, perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk bersama-sama memerangi Covid-19.
Pasalnya kata dia, jika kondisi pandemi Covid-19 terus berkelanjutan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat.
Jika masyarakat menengah ke atas yang menjadi korban, maka mereka masih bisa tenang karena mempunyai tabungan.
Namun berbeda dengan masyarakat menengah ke bawah dan bekerja di sektor informal, maka hidupnya semakin sulit karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencari makan.
"Kita semua ingin penyebaran Covid-19 segera tuntas dan selesai. Kita juga sepenuhnya mendukung apa yang dibutuhkan Pemda. Tapi kalau yang didukung setengah-setengah ya susah, sama saja." tegasnya.