Jakarta, law-justice.co - Analis Politik dan Kebijakan Publik Universitas Islam Syech Yusuf, Miftahul Adib ikut mengomentari terkait pernyataan permintaan maaf Wakil Presiden KH Ma`ruf Amin bahwa pemerintah kesulitan untuk menangani pandemik virus corona atau Covid-19.
Kata dia, pernyataan orang nomor dua di Indonesia itu bisa diartikan sebagai sinyal bahwa pemerintah menyerah dalam menghadapi virus yang belum ditemukan vaksinnya itu.
“Karena makna komunikasi tersebut akan banyak timbul penafsiran yang berbeda-beda. Negatifnya adalah, akan dimaknai bahwa pemerintah menyerah melawan corona,” kata Adib seperti melansir rmol.id, Jumat (22/5).
Selain itu menurut dia, pernyataan Wapres tersebut sebagai kode dari pemerintah yang akan menyambut the new normal atau kehidupan normal baru selama pandemik atau virus corona masih melanda Indonesia.
Adib melanjutkan, kode atau isyarat bahwa pemerintah akan menyambut the new normal tidak hanya terlontar dari mulut Wapres.
Namun telah dimulai melalui kebijakan-kebijakan yang tidak kompak antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seperti pelonggaran transportasi, wacana berdamai dengan corona, hingga akhirnya permintaan maaf.
“Ini adalah serangkaian kode, bahwa pemerintah sepertinya memilih opsi berdamai dengan corona atau publik diharapkan menyongsong #NewNormal,” tukas Adib.
Sebelumnya, Wapres Maruf Amin menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena virus corona atau Covid-19 belum hilang sampai saat ini. Maruf Amin mengakui bahwa virus corona bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi.
"Kami pemerintah mohon maaf karena memang bahaya belum hilang, bahaya corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena, selain corona juga merupakan virus yang sulit dihadapi, kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya," kata Wapres yang disampaikan melalui kanal Youtube BNPB, Kamis (21/5).