Jakarta, law-justice.co - Beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat disebut mengacaukan skenario pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi virus corona.
Hal itu disampaikan tegas oleh Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah dalam seminar online `Siapkah Indonesia Menuju Normal Life`, Selasa (19/5) kemarin.
Kata dia, hal justru mengganggu pemerintah daerah yang tengah berusaha memutus rantai penularan virus coroba.
"Jadi di saat kita lagi berusaha untuk memutus rantai penularan, sementara beberapa kebijakan yang dibuka itu juga membuat mengacaukan skenario kita," ujarnya seperti melansit republika.co.id.
Misalnya kata dia, penerbangan yang sudah ditutup kemudian dibuka kembali. Menurut Nurdin, salah satu bupati di Sulawesi Selatan meminta penerbangan ke wilayahnya jangan dibuka karena daerahnya saat ini bebas dari kasus Covid-19.
Selain itu, soal pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun warga negara Indonesia dari luar negeri seharusnya di karantina di suatu tempat terlebih dahulu. Bukan disuruh pulang ke daerah masing-masing yang justru berpotensi menularkan Covid-19 ke warga lainnya.
"Kemarin ada lagi dari Arab Saudi, jadi pelajar dari Saudi ada 46, kita itu khusus ke Jakarta untuk menjemput mereka. Kita isolasi di mes, tapi ternyata setelah kita rapid test ada tiga orang terkonfirmasi reaktif, itu mohon maaf Mas Anies (Gubernur DKI Jakarta), terpaksa harus kita pilih ke Wisma Atlet," kata Nurdin.
Dia menambahkan, upaya memutus rantai penularan Covid-19 adalah konsistensi pemerintah, kepatuhan masyarakat, dan disiplin. Ia meminta pemerintah pusat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran virus corona.
"Semua kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk memutus rantai penularan ini tentu harus didukung pemerintah pusat. Ini bisa kita lakukan demgan cepat memutus penularan Covid-19," kata Nurdin.