Jakarta, law-justice.co - Pemerintah seolah akan tegas dalam menangani virus corona baru. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia berstatus darurat kesehatan, meski sebelumnya sempat memunculkan wacana darurat sipil.
Namun demikian, ketegasan dalam pidato itu tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Setidaknya itu tercermin dari pernyataan pemerintah yang masih membolehkan mudik.
“Mudik boleh. Lhah terus pembatasan sosial berskala besarnya ini di mana? Lama-lama aneh ini pemerintah,” ujar politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon dalam akun Twitter pribadinya, Jumat (3/4).
Jansen Sitindaon lantas menduga bahwa ada skenario tertentu yang sebenarnya tengah dilakukan pemerintah. Skenario itu adalah herd immunity atau konsep kekebalan komunitas yang bisa memperlambat laju penyebaran virus.
Konsepnya, semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi.
Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kekebalan pada banyak orang sekaligus adalah vaksinasi, seperti polio.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah vaksin dari virus ini belum berhasil diciptakan. Sementara di satu sisi, virus ini masih berbahaya lantaran tingkat kematian di Indonesia masih mencapai hampir 10 persen.
“Jangan-jangan dipikiran pemerintah memang “herd immunity”. Tapi tingkat kematian kita kan masih tinggi?” tanya Jansen seolah khawatir yang pikiran justru akan berbuntut gagal total.
Mengenai mudik, Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah merevisi pernyataan Jurubicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo membolehkan masyarakat mudik lebaran.
"Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno. (rmol.id).