Pemprov Jabar Nunggak Gaji 1.007 Tenaga Harian Lepas Selama 3 Bulan

Bandung, law-justice.co - Sebanyak 1.007 tenaga harian lepas penyuluh pertanian lapangan (THL PPL) yang dibiayai pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menerima gaji selama 3 bulan. Mereka tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

“Sejak Bulan Januari 2020 sampai saat ini mereka belum menerima honor. Dari 1.007, sebanyak 67 bertugas di Kabupaten Ciamis. Kami berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan,” tutur Ketua Komisi Penyuluh Kabupaten Ciamis Heri Dermawan, Jumat (6/3/2020).

Baca juga : Projo Jagokan Ridwan Kamil dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

Dia mengatakan gaji THL PPL yang dibiayai oleh Pemprov Jabar dibagi dalam tiga golongan, yakni Rp 3.200.000 per bulan untuk lulusan SMA, Rp 3.300.000 lulusan D-3 dan Rp 3.400.000 lulusan S-1. Sebelumnya gaji mereka disalurkan melalui bantuan keuangan yang masuk kas daerah.

“Kami tidak sependapat, lebih baik disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Prinsipnya hal itu juga sudah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat. Jika lewat kas daerah, kami khawatir dapat mengendap, sehingga pembayarannya tertunda, beda halnya jika langsung kepada penerima. Seperti dana desa saat ini kan langsung ke rekening desa,” katanya.

Baca juga : Projo Sebut 3 Parpol Ajukan Calon Antitesis RK di Pilkada DKI 2024

Gaji yang diterima THL PPL yang dibiayai Pemerintah provinsi Jabar, lanjut Heri yang juga wakil rakyat DPRD Prov. Jabar, nominalnya lebih besar dibandingkan dengan tenaga serupa yang dibiayai dengan APBN (Kementan). Untuk lulusan SMA sebesar Rp 1.200.000 per bulan, Rp 1.500.000 untuk lulusan D-3 dan Rp 2.000.000 untuk lulusan S-1.

“Kami mendapat informasi gaji yang bibiayai APBN sudah dibayarkan, di Ciamis ada 37 orang. Tiap bulan gajinya lancar. Kami juga berharap tunggakan gaji untuk THl PPL yang dibiayai Prov. Jabar juga dapat segera dibayarkan,” ujarnya.

Baca juga : Golkar : Ridwan Kamil Maju Pilgub DKI Jakarta 2024

Sementara itu Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukadana, Nana Kurnia menyebutkan di wilayahnya ada empat 4 petugas PPL. Seorang berstatus PNS sedangkan tiga lainnya THL.

“THL yang dibiayai Pemprov Jabar sejak Januari belum menerima gaji. Sudah tiga bulan telat. Semoga saja honor dapat segera cair. Mereka sangat membutuhkan karena untuk operasional, keliling desa bertemu dengan petani,” tutur Nana. (pikiran rakyat)