Jakarta, law-justice.co - Pemerintah lewat Kementerian PUPR akhirnya menghentikan sementara proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena adanya persoalan banjir dan macet.
Analis Politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira menilai, hal ini membuktikan proyek yang dibanggakan Presiden Joko Widodo dijalankan secara serampangan.
"Makin terlihat proyek yang tidak jelas visi dan cenderung asal serobot jika ada proyek yang datang. Aneh jika kita yang jalankan tiba-tiba tunda sendiri karena alasan-alasan standar keselamatan," ucap Geradi Yudhistira, Minggu (1/3).
Dengan kejadian seperti ini, kata Geradi, kemungkinan besar ratusan proyek di luar Jakarta abai terhadap standar lingkungan dan keselamatan.
"Jika di Jakarta ada ini, maka mungkin akan ada ratusan proyek besar di luar Jakarta yang abai dengan standar lingkungan dan keselamatan. Apalagi ditambah ada beberapa konflik dengan warga sekitar proyek," jelas Geradi.
Oleh karenanya, Geradi menilai proyek yang dibanggakan Presiden Jokowi tersebut hanya ingin terlihat seolah-olah angka investasi di Indonesia besar.
"Jadi ini proyek tidak banyak dipikirkan, hanya supaya angka investasi kita seolah-olah besar," pungkas Geradi. (rmol.id).