Masyarakat Tak Ingin Lagi Pileg dan Pilpres Digelar Serentak

law-justice.co - Dua lembaga survei yaitu Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) meluncurkan hasil survei terkini mengenai proyeksi politik 2024. Dalam salah satu hasil survei itu terungkap, mayoritas masyarakat ternyata tidak ingin lagi ada pemilu digelar serentak untuk memilih presiden dan legislatif seperti yang pernah dilakukan pada 2019.

“Masyarakat responden kami di bawah itu menginginkan pileg dan pilpres itu untuk dipisah. Jadi ini juga menjadi masukan partai politik, bahwa masyarakat yang menginginkan pileg dan pilpres itu dipisah presentasenya di angka 56,4 persen,” ujar Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, di Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga : MK Terima 297 Permohonan Gugatan Pileg, PPP Terbanyak

Dia menuturkan, alasan responden sederhana yaitu hanya karena merasa infrastruktur politik di Indonesia belum menunjang untuk pelaksanaan kedua pemilihan itu secara serentak. Banyaknya kasus petugas pemilu yang meninggal dunia juga menjadi catatan penting masyarakat yang menginginkan supaya kedua pemilihan itu dilaksanakan terpisah.

Akan tetapi, tentu harus dipikirkan secara seksama bagaimana proyeksi pemilu 2024 tidak membuat catatan-catatan buruk dari masyarakat itu kembali terulang. Kendati mayoritas masyarakat memilih kedua pemilihan itu dilaksanakan dipisah, ada 36,8 persen masyarakat yang masih menganggap pileg dan pilpres serentak masih baik untuk dilakukan. Mereka menilai pemilu serentak itu dapat mengefisienkan waktu politik hadir di tengah masyarakat.

Baca juga : Eksaminasi Hukum Atas Vonis MK Pada Kasus Sengketa Hasil Pilpres 2024

Penggabungan kedua pemilihan itu juga dianggap dapat mengefisienkan penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut, kata Adi, sejalan dengan harapan publik untuk mewujudkan Indonesia maju dan makmur dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang presentasenya mencapai 70,5 persen.

“Harapan publik dalam setiap pemilu (selalu) pasti bagaimana Indonesia itu maju, makmur, adil, dan mampu menciptakan lapangan kerja. Itu pasti selalu menjadi kriteria dan preferensi utama bagaimana harapan adanya pemilu,” tuturnya.

Baca juga : PKS Undang Prabowo, PKB Sebut Usai Pilpres Semua Ingin Sejuk

Harapan publik tadi, menurut Adi, tidak akan dirasakan lagi apabila politik selalu hadir mengisi obrolan di tengah masyarakat melalui pemilu. “Capek juga kalau politik ini selalu hadir di tengah mereka. Sementara kebutuhan ekonomi Indonesia maju yang terus mereka harapkan,” kata dia. (Inews)