Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Erick Thohir soal kinerja PT Telekomunikasi Indonesia tbk (Telkom) dikriitik oleh DPR. Karena itu, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu untuk lebih berhati-hati dalam mengomunikasikan pesan perbaikan ke BUMN yang sudah go public alias menjadi perusahaan terbuka.
“Kami salut dengan gebrakan Pak Erick Thohir, teapi juga harus sensitif pasar, pola komunikasinya diperbaiki. Misalnya, soal heboh Telkom kemarin. Yang kemudian di pasar itu seolah-olah ada framing bahwa Telkom akan dibubarkan, karena ada kutipan Pak Erick, ‘Mendingan enggak ada Telkom’,” ujar Mufti saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (20/2).
Menurut Mufti, pernyataan Erick itu direspon negatif oleh pasar modal. kata dia, harga saham Telkom langsung jatuh. Saat Erick mengeluarkan pernyataan itu, saham Telkom masih di harga Rp 3.820 per lembar. Besoknya langsung anjlok 2,3 persen, lusanya anjlok lagi 2,4 persen, tiga hari kemudian anjlok lagi 0,8 persen. Kemarin harganya Rp 3.620 per lembar.
“Kapitalisasi pasar Telkom hilang hampir Rp 20 triliun karena penurunan nilai sahamnya. Padahal, di situ ada saham Indonesia 52 persen. Belum lagi dana investor publik seperti Dana Pensiun BUMN yang ditempatkan di saham Telkom. Juga ada investor ritel rakyat Indonesia yang menjerit karena harga saham Telkom yang dimilikinya jatuh,” tuturnya.
“Pak Erick ini kan orang pasar, juga punya perusahaan yang tercatat di bursa saham. Alangkah baiknya jika langkah perbaikan digenjot dari internal BUMN. Silakan gebrak-gebrak meja di depan direksi Telkom, itu tak masalah. Namun, jangan bombastis di depan media. Kalau perusahaan terbuka, apalagi tercatat di bursa luar negeri seperti Telkom, begitu ada pernyataan dari regulator seperti Pak Erick, tentu pasar sangat sensitif,” tandas Mufti. (jpnn).