Jakarta, law-justice.co - Hingga saat ini, persoalan stunting dan kemiskinan masih menjadi masalah kronis bagi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Angka anak stunting masih berada di angka 48 persen, sedang kemiskinan di angka 27 persen.
Namun bukan angka yang memprihatinkan tersebut yang menjadi sorotan Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule, tapi kebijakan yang diutarakan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Pasalnya, dalam Raker bersama Bupati TTS, pada Kamis (13/2) lalu, Viktor Laiskodat meminta agar pertumbuhan penduduk dari keluarga miskin dikendalikan. Begitu juga kelahiran anak dari pasangan tidak sah.
“Entaskan kemiskinan itu bikin progam yang bisa buka lapangan kerja dan tingkatkan ekonomi rakyat. Bukannya bikin kebijakan larang orang miskin beranak,” tegas Iwan Sumule kepada redaksi sesaat lalu, Minggu (16/2).
Kalaupun, sambungnya, Viktor Laiskodat ingin menekan angka pertumbuhan jumlah penduduk, maka hal itu harus dilakukan secara adil. Artinya, tidak hanya berlaku untuk orang miskin, tapi juga untuk semua pihak.
“Kebijakan itu harus berkeadilan, tak boleh diskriminatif,” tegasnya.
Baginya, apa yang disampaikan politisi Nasdem itu seperti orang yang malas berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Sebab tidak ada ide dan gagasan jitu yang disampaikan.
“Pemimpin yang miskin ide dan gagasan,” demikian Iwan Sumule. (rmol.id).