Jakarta, law-justice.co - Mantan Juru Bicara Gus Dur, Adhie M Massardi menilai Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi tidak melakukan blunder usai melontarkan pernyataan agama musuh Pancasila.
Pasalnya kata dia, "Agama musuh Pancasila" adalah rumusan besarnya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
"Dia orang berpendidikan, tentu tidak akan bodoh atau ceroboh dalam berbicara. Jadi itu bukan blunder," katanya.
Terlabih kata Adhie yang juga aktivis pro demokrasi, pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan salah satu media dimana Yudian sudah tentu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bahan-bahan terkait isu yang dibahas. Yudian juga tahu apa yang disampaikannya akan dipublikasikan.
Dia menilai, Yudian juga tidak sedang membuat drama untuk menutupi kasus dugaan mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, atau persoalan-persoalan besar lainnya yang ada saat ini yang secara langsung menghujam jantung kekuasaan.
"Skandal korupsi Jiwasraya misalnya, itu tidak bisa ditutupi. Kasusnya akan tetap jadi sorotan karena akan terus berproses. Secara politik terus berproses di DPR dan secara hukum terus bergulir di Kejaksaan Agung. Ekonomi juga terus berproses," ucapnya.
Adhie yakin Yudian taat azas. Kecil kemungkinan Yudian yang dilantik sebagai kepala BPIP pada 5 Februari lalu bertindak gegabah dengan melontarkan rumusan yang bertentangan dengan gagasan presiden.
"Sebagai orang baru di lingkaran presiden dia pasti taat azas. Dan sebelum diangkat menjadi kepala BPIP sudah pasti dia bertukar pikiran soal gagasan tentang Pancasila dengan presiden. Jadi memang pernyataan dia bahwa agama musuh terbesar Pancasila sangat serius dan bukan hal sepele."
Karena serius, ketua umum Perkumpulan Swing Voters ini khawatir tatanan kehidupan keagamaaan kita berubah setelah Yudian melontarkan pernyataan tersebut. Sebab, BPIP yang dipimpin Yudian memiliki tugas maha penting dan strategis.
Merujuk Perpres 7/2018, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
"Apa tindaklanjut dari pernyataan Kepala BPIP? Inilah yang penting. Pernyataan kepala BPIP itu bisa menjadi dasar kuat pelajaran agama di sekolah-sekolah dihapus. Atau juga dasar pemerintah membatalkan bantuan kepada PBNU karena kalau direalisasikan pemerintah bisa dituduh membantu musuh Pancasila. Nah, rakyat harus siap-siap dengan segala kebijakan yang mungkin akan dibuat pemerintah," demikian kata Adhie M Massardi. (Katta.id).