Jakarta, law-justice.co - Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk berdamai dengan Timur Tengah dinilai punya tujuan terselubung, yakni untuk merebut tanah Palestina. Oleh karena itu pemerintah Turki sangat mengecamnya.
Pemerintah Turki mengatakan warga dan tanah Palestina tidak dijual. Dalam sebuah pernyataan resmi, yang dikeluarkan setelah konferensi pers Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di mana ia mengumumkan rincian tentang apa yang disebutnya sebagai "kesepakatan abad ini", Turki mengatakan perjanjian itu "gagal".
"Ini adalah rencana aneksasi yang bertujuan merebut tanah Palestina dan membunuh solusi dua negara," bunyi pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa rakyat dan tanah Palestina tidak dapat dibeli seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (29/1/2020).
Menekankan bahwa Yerusalem adalah garis merah di mata Turki, pernyataan itu mengatakan Ankara tidak akan membiarkan Israel membenarkan pendudukan dan penganiayaannya. "Kami akan selalu mendukung saudara kami rakyat Palestina. Kami akan terus bekerja untuk Palestina yang merdeka di tanah Palestina," pernyataan itu menegaskan.
Pernyataan itu menyimpulkan bahwa Turki tidak akan mendukung rencana apa pun yang tidak diterima oleh otoritas Palestina, menambahkan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan diperoleh jika kebijakan berdasarkan pendudukan tidak berakhir.
Sebelumnya, Trump telah merilis rencananya yang sering tertunda untuk mengakhiri sengketa Israel-Palestina di Gedung Putih di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut hadir, sedangkan otoritas Palestina tidak diwakili. Selama konferensi pers, Trump menyebut Yerusalem sebagai "ibu kota Israel yang tidak terbagi".
Kelompok Hamas mengecam ketentuan-ketentuan perjanjian itu dengan mengatakan: "Kesepakatan ini tidak sebanding dengan kertas yang ditulisnya dan Yerusalem akan tetap untuk Palestina." (Sindonews.com).