Jakarta, law-justice.co - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain menyindir pihak yang mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait temuan anggaran pembelian Lem Aibon pada RAPBD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Dia menanti kritik tersebut juga disampaikan oleh pihak yang mengkritik Pemprov DKI terhadap rencana pemusnahan atau disposal 20 ribu ton beras yang tengah turun mutu oleh Perum Bulog.
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah bersikeras untuk mengimpor 2 juta ton beras. Namun kini, ternyata 20 ribu ton beras tersebut mengalami penurunan mutu dan direncanakan untuk dimusnahkan.
"Kemarin Ngotot Impor 2 Juta Ton Beras, Walau Banyak Pihak Menolak. Kini 20.000 Ton Berasnya Busuk dan akan Dibuang Senilai 160 Milyar," tulis Tengku melalui akun twitter pribadinya, Jumat (6/12/2019) seperti melansir akurat.co.
Tengku menilai kasus seperti inilah yang membutuhkan kritik dari publik jika dibandingkan dengan temuan anggaran lem aibon pada RAPBD DKI Jakarta yang belum melalui proses pembahasan dan pengesahan bersama DPRD.
"Mana yang Kemarin Meributi Lem Aibon yang Belum Ketuk Palu, Tidak Terjadi? Yang sudah Terjadi, sudah Ketok Palu, Merugikan Uang Rakyat, Mane Lu Pade?," katanya.
Temuan anggaran lem aibon pada RAPBD DKI Jakarta pertama kali diungkap oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.
Karena mengungkap hal tersebut ke media sosial, William akhirnya dilaporkan dan dinyatakan bersalah oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.