law-justice.co - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI–P) Arif Wibowo mengkritik kesepakatan antara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal penguatan fungsi check and balance di DPR.
Menurut Arif, fungsi sistem check and balance seharusnya dijalankan oleh parpol yang berada di luar pemerintahan.
Sementara, Partai Nasdem tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan tiga kadernya menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Ya seharusnya (check and balance dijalankan) oleh mereka–mereka yang ada di luar pemerintahan, bukan yang di dalam pemerintahan," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Senayan seperti dikutip dari Kompas, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Arif menekankan, seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah untuk taat asas, menjaga sikap dan berpolitik secara etis. Ia pun mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak mempraktikkan politik dua kaki.
Menurut Arif, seluruh parpol koalisi saat ini memiliki kewajiban untuk menjaga pemerintahan Joko Widodo–Ma`ruf Amin agar dapat berjalan dengan baik.
Dengan demikian seharusnya parpol perlu memastikan pemerintahan Jokowi–Ma`ruf menjalanlan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi.
Adapun tugas dan fungsi pemerintah yakni meningkatkan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat dan menjalankan pembangunan dalam lima tahun yang akan datang.
"Kami meminta kepada semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan," kata Arif.
"Dengan demikian tidak boleh seharusnya politik dua kaki, itu dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).