APBN Defisit, Sri Mulyani Buka Keran Utang Lagi

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menunjukkan pertanda akan berutang kembali.

Bukan tanpa alasan, Sri memberi lampu hijau untuk menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang ditawarkan ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Demikian seperti dilansir dari RMOL.id, Minggu (27/10/2019).

Baca juga : Ini Alasan FIFA Gelar Pertandingan Indonesia vs Guinea U-23 Tertutup

Sri berkilah, penerbitan global bond karena mempertimbangkan kondisi tingkat bunga acuan dunia yang tengah menurun. Kondisi ini memungkinkan pemerintah bisa menarik utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada pemberi utang.

"Secara internasional suku bunga sangat rendah. Jadi ini akan memberikan opportunity pada kita untuk mencari pembiayaan paling baik bagi kita," ucap Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu di Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca juga : Luhut Akui Masih Ada Masalah Lahan di IKN, Ini Sebabnya

Rencana utang itu disebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Defisit anggaran sebesar Rp199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.

Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 1.189,3 triliun.

Baca juga : JK Akui Diminta Hamas Jadi Mediator Damai dengan Israel

Defisit itu mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 150,5 triliun. Defisit pada periode tersebut hanya sebesar 1,02 persen terhadap PDB, atau jauh lebih rendah dari realisasi Agustus tahun ini.

Kekurangan anggaran negara terus meningkat dari bulan ke bulan jelang akhir tahun. Defisit terus melebar karena kondisi perekonomian global dan domestik sama-sama mendapat tekanan.

Seperti sektor manufaktur dan pertambangan tertekan karena pengaruh gejolak harga komoditas di pasar internasional.

"Tekanan penerimaan sangat besar terutama berasal dari kondisi ekonomi. Maka kami melihat defisit kemungkinan melebar," tutupnya.