Jakarta, law-justice.co - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau kepada Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi untuk tidak dengan gampang membuat kesimpulan suatu kelompok berpaham radikal atau tidak radikal.
Oleh karenanya menurut Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Menag Fachrul perlu melakukan tindakan terukur dalam menangani isu radikalisme.
"Harus tetap terukur jangan gebyah uyah (menyamaratakan). Artinya jangan sembarangan untuk (menyimpukan) ini radikal, ini bukan radikal," kata Haedar seperti melansir jpnn.com.
Haedar mengatakan, dalam konteks apapun baik agama maupun dalam konteks umum perlu ada pemahaman yang komprehensif agar tidak gebyah uyah dalam melakukan penanganan, karena bukan hanya agama, bahkan perilaku berbangsa, perilaku sosial juga memiliki bagian-bagian yang berpotensi ekstrem dan radikal.
Haedar berharap radikalisme tidak dilekatkan pada agama, apalagi tertuju pada agama tertentu.
"Beragama, bernegara, berideologi, bersosial itu juga ada kecenderungan ekstrem dan radikal yang mengarah pada kekerasan. Kita banyak contoh kejadian-kejadian di tanah air kita ini bahwa korban dari tindakan-tindakan yang ekstrem bukan hanya karena agama. Oleh karena itu harus terukur," kata dia.
Dikatakan, agama dan institusi kegamaan, harus menjadi kekuatan yang mencerdaskan, mendamaikan, memajukan, serta menyatukan. Bahkan berperan membela nilai-nilai rohani dan keadaban yang baik.
"Saya pikir semua agama kan begitu komitmennya," kata dia.
Dia juga menitipkan pesan agar Menag dapat memosisikan diri sebagai menteri untuk semua golongan. Ia mencontohkan, meski pernah memiliki latar belakang militer, Menag Fachrul Razi harus bediri untuk semua rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan militer.
"Nanti kalau hanya mengurus golongannya, mengurus kepentingannya nanti malah timbul ketidakadilan," kata Haedar.