Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo mengaku heran dengan luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah desa di Pekanbaru saat ini sangat sangat besar.
Dia menduga karhutla di Riau saat ini dilakukan secara terorganisasi.
"Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," ujar Jokowi seperti melansir Tempo.co.
Hal ini disampaikan Jokowi usai meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Selasa, 17 September 2019 kemarin.
Jokowi menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
"Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, babinsa, babinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan," katanya. "Kalau sudah kejadian, akan sulit."
Lebih jauh Jokowi menyebutkankan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebetulnya lebih efektif. "Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," tuturnya.
Saat meninjau lokasi karhutla, Kepala Negara sempat bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan," kata Jokowi.
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat ini relatif lebih sulit, menurut Presiden, karena sifat lahan gambut. "Di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga."
Saat meninjau lokasi karhutla, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Selain itu ada Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, dan Kepala BNPB Doni Monardo.