Driver Ojol Diusir, Padahal Mau Dilantik Jadi Anggota DPRD

Erwin Siahaan, driver ojol yang terpilih menjadi anggota DPRD Medan 2019-2024 (YouTube/Antara TV Indonesia)

Jakarta, law-justice.co - Erwin Siahaan, driver ojek online (ojol) yang terpilih menjadi anggota DPRD Medan 2019-2024 bercerita tentang pengalamannya diusir oleh petugas karena atribut Grab saat pelantikan.

Saat itu, ia menjadi salah satu anggota DPRD Medan yang juga dilantik bersama dengan 49 anggota DPRD Medan pada 16 September 2019.

Kepada wartawan, Erwin Siahaan membagikan kisah dirinya diusir saat akan menghadiri pelantikan sebagai anggota DPRD Medan.

Melansir dari Tribunnews.com, Selasa (17/9/2019), ia menceritakan datang ke gedung dewan pukul 08.55 WIB dengan menggunakan atribut ojol.

"Saya pakai jaket dan helm Grab," ucap Erwin Siahaan.

Uniknya, saat menggunakan helm ojol beberapa satpam di DPRD Medan tak mengenal dirinya.

Erwin Siahaan diusir

"Bang jangan berhenti di situ, geser, nanti macet," kata Erwin Siahaan menirukan ucapan oknum satpam DPRD Medan.

"Sayang momen ini tak dilihat wartawan," sambungnya.

Setelah itu, Erwin Siahaan mengganti seragam ojol dengan setelan jas.

Ia berdiri di gerbang DPRD Medan dan menunggu kedatangan istri dan kedua anaknya yang datang menggunakan becak motor (betor).

"Istri dan anak saya datang naik betor.

Saya ikut naik dari gerbang ke pintu masuk gedung DPRD," cerita Erwin Siahaan.

Erwin Siahaan tidak memungkiri jika ia masih aktif sebagai tukang ojek.

"Akun saya masih aktif. Bisalah sebulan sekali coba untuk turun ke masyarakat. Nge-prank nge-prank " katanya usai sumpah janji jabatan di Gedung DPRD Kota Medan.

Ditanya persoalan kepada ojek online yang harus diselesaikan, Erwin menjawab tidak bisa sepenuhnya dicampuri.

"Saya pernah datang, mereka diatur dalam Permenhub.

Kalau masalah sistem, mereka tidak bisa diintervensi meskipun ada otonomi daerah," katanya

Semuanya, katanya, kembali ke perusahaan tempat mereka bernaung.

"Mereka bilang ini mitra. Kerja ya kerja. Enggak ya enggak. Kalau dari teman-teman sesama pengendara, mereka minta difasilitasi seperti parkiran. Kalau masalah harga saya tidak bisa intervensi," katanya.

Juga mengenai sistem pemutusan kemitraan. Semua ada sistem yang mengatur, katanya. Setiap ada putusan mitra, pasti ada penyebab yang fatal.

Hal itu di luar wewenangnya selain kepentingan yang lebih umum misalnya penyediaan shelter bagi ojek online yang dibicarakannya.

Ditanya mengenai gebrakan apa yang akan dilakukannya pasca dilantik, PSI siap menerima dan menampung segala aspirasi masyarakat.

"Yang pasti instruksi dari PSI akan kita laksanakan seperti membuka pengaduan masyarakat. Besok kita akan langsung bekerja," katanya.

Isu begal, banjir, pengangguran terkait ketersediaan lapangan pekerjaan adalah fokus utama mereka terutama infrastruktur.

"Sinergitas yang penting. Kita tidak bisa sendirian. Eksekutif, legislatif, masyarakat semuanya harus terintegrasi mendukung," katanya.