Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai wajar gejolak di Papua dan Papua Barat. Pasalnya dia menganggap hal itu merupakan bagian dari ekspresi masyarakat.
Hal itu dikatakannya terkait berbagai aksi massa di dua provinsi itu, mulai di Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak, hingga Merauke. Kericuhan bahkan menyertai aksi massa itu di beberapa daerah. Insiden-insiden itu dipicu oleh pengepungan asrama mahasiswa Papua dan tindakan rasialisme.
"Ya kalau orang Papua enggak ada gejolak bukan orang Papua namanya. Enggak ada apa-apa. Saya kira itu ekspresi mereka saja," kata Luhut seperti dilansir CNN Indonesia.
Ia menyebut isu-isu rasial sensitif bagi semua pihak, tak terkecuali bagi masyarakat Papua.
"Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini kita jangan bicaralah yang tidak pas dengan sini (Papua) dan sebaliknya juga," ujarnya.
Luhut menyebut Indonesia merupakan negara yang rentan mengalami disiintegrasi. Ia lantas menyinggung buku `Global Paradox` yang ditulis John Naisbitt yang turut mengulas soal ancaman disintegrasi suatu bangsa.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengatakan masalah etnik, agama, hingga latar belakang budaya bisa menjadi penyebab perpecahan suatu negara.
Terlebih Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau, di mana masing-masing pulau itu terdapat mayoritas dan minoritas etnis. Ia mengajak generasi muda untuk sama-sama menjaga perbedaan yang ada di Indonesia.
"Latar belakang saya Kopassus, hampir semua negeri ini sudah (saya) jalani. Dan saya lihat bagaimana perbedaan perbedaan dan persamaan persamaan kita," tuturnya.
Pensiunan jenderal bintang empat itu tak menganggap seruan Papua merdeka yang muncul selama aksi protes ribuan masyarakat sebagai sebuah ancaman. Luhut menyebut sejak dahulu sudah muncul seruan Papua merdeka.
Menurut Luhut, kasus dugaan rasial yang terjadi di Surabaya bisa menjadi contoh bahwa apapun bisa menjadi pemicu masalah yang lebih besar. Luhut menyatakan masyarakat Papua cinta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya kira enggak [menjadi] suatu hal yang anu (mengancam), asal kita tangani dengan arif, dengan kalem, mestinya enggak ada masalah," katanya.
Luhut pun mengapresiasi langkah yang diambil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam merespons gejolak yang terjadi di Papua. Ia juga setuju dengan keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat.
Menurutnya, langkah tersebut bentuk antisipasi pemerintah seperti yang dilakukan saat kerusuhan usai demo menolak rekapitulasi suara di Bawaslu, pada 21-22 Mei lalu.
"Jadi kemarin saya kira langkah dari Kominfo untuk membatasi sementara pengiriman data-data saya kira bagus, seperti yang terjadi pada 21 Mei," tuturnya.
"Saya pikir itu satu langkah, menurut saya langkah yang bagus. Jadi semua harus menahan diri, melihat ini dari segi, kepentingan nasional," ujarnya menambahkan.