[INTRO]
Saat ini kita menunggu keputusan Presiden Jokowi tentang siapa-siapa saja putra putri terbaik Indonesia yang akan membantu beliau pada periode kedua ini. Susunan kabinet tidak banyak berubah, hanya ada penambahan dua kementerian seperti yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada saat ditanya wartawan tentang komposisi kabinet yang akan membantu beliau.
Kita sebenarnya tidak terlalu tertarik berbicara tentang komposisi kabinet yang akan datang, kita cuma tertarik apakah Jokowi akan memberikan kursi-kursi departemen teknis ke kader-kader partai politik atau kepada profesional?. Hal ini menjadi penting dan menarik, seperti pengalaman pada komposisi kabinet sebelumnya, bila departemen teknis yang ada dalam kabinet, diisi oleh para kader partai politik kecenderungan untuk melakukan politisasi oleh seorang menteri, terhadap program kerja menteri bersangkutan, terlihat jelas ada kepentingannya.
Jadi para menteri dari kalangan kader partai ini kecenderungannya membawa misi dan visi partainya lebih kental. Dan ini membuat laju pemerintahan banyak intrik-intrik untuk kepentingan sesaat. Komposisi kabinet pada periode kedua Jokowi ini banyak ditunggu, karena kita tidak ingin kursi menteri dijabat oleh kader partai maupun profesional yang tidak kompeten.
Rakyat inginkan pribadi-pribadi yang benar-benar mumpuni baik secara teknis maupun secara profesional memiliki kemampuan, pengalaman dan pendidikan yang cukup untuk mengemban jabatan yang tinggi. Hal ini penting karena seorang menteri harus mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kementeriannya. Dan kebijakan ini benar-benar tidak ada pengaruh dari pihak manapun.
Banyak hal yang perlu dilakukan oleh jajaran kabinet baru ini, lari dengan kencang itu hanya satu pilihan yang tidak bisa dihindari oleh jajaran menteri yang terpilih. Mereka harus melakukan terobosan yang dapat memperkuat kebijakan Jokowi, guna mewujudkan visi beliau tentang Indonesia Maju. Bila para menteri yang terpilih tidak langsung tune-in, maka stagnanisasi kabinet akan dialami lagi seperti kabinet-kabinet yang lalu.
Jokowi sudah paham betul karakter masing-masing kader partai, terutama kader partai yang selama empat tahun kebelakang menjadi pembantu beliau. Bagaimana isu atau komentar rakyat baik di medsos maupun media lainnya yang berkembang di masyarakat. Bahwa rakyat sangat tidak suka jika Presiden mereka takluk atau di kendalikan oleh kekuatan tertentu. Mereka ingin Presiden itu gagah berani dan menggunakan kekuasaannya penuh tanpa ada reserve. Rakyat ingin Presiden tegas setegas-tegasnya menindak para oknum pejabat yang tidak firm di bidangnya.
Memang dengan kekuasaan penuh seorang Presiden di Indonesia sudah diamanahi oleh rakyat, dengan kekuasaan yang power full. Presiden bisa melakukan banyak hal dan mengeluarkan kebijakan yang begitu luas sesuai dengan konstitusi. Kecenderungan konstitusi kita adalah kebijakan yang bisa mengatur dengan leluasa, tanpa harus diproses dengan langkah-langkah atau prosedural yang panjang.
Seorang Presiden bisa menggunakan kekuasaannya tanpa harus takut atau bertentangan dengan lembaga lain. Karena konstitusi kita sangat leluasa dan kecenderungan relatif membebaskan seorang Presiden untuk bertindak atas nama rakyat dan konstitusi untuk mengeluarkan kebijakan dan bisa langsung dieksekusi oleh para menteri terkait.
Jadi seperti apa kabinet yang diinginkan Jokowi? Beliau bisa langsung menentukan sendiri. Karena komposisi maupun personel yang terkait dengan kabinet mendatang adalah hak prerogratif Presiden Jokowi. Kita hanya berharap semoga Presiden Jokowi tidak salah memilih orang dalam menduduki kursi menteri. Semoga yang terpilih adalah putera dan puteri terbaik bangsa. Mereka bekerja benar-benar membantu Presiden untuk mewujudkan visi Indonesia Maju yang berkeadilan dan berkemakmuran.
Tantangan lima tahun kedepan bagi seorang Jokowi, merupakan tantangan Indonesia untuk lebih maju. Indonesia harus mengejar posisi kemajuan terutama di Asia. Ketinggalan yang selama ini kita rasakan bisa dikejar dan kepentingan nasional adalah hal yang paling utama. Kepentingan asing tidak bisa mendominasi tetapi hanya sebagai pelengkap, untuk mengisi ketertinggalan kita terhadap bangsa-bangsa didunia.
Peran BUMN dan peran swasta nasional dalam membangun dan mengerakkan sektor perekonomian, harus selaras dengan konstitusi tidak lagi menjadi sapi perah parpol dan kelompok tertentu lainnya. Utang yang semakin membubung saatnya direstrukturisasi dengan peningkatan produksi domestik, ekspor dan sektor riel harus bergerak lebih kencang.
Pada intinya Jokowi harus tegas menolak tekanan dari siapa pun yang ingin menterinya menjadi kepanjangan tangan pihak asing dan aseng, termasuk para penikmat ekonomi kartel dan pemburu rente dari monopoli perdagangan. Jangan sampai salah pilih menteri dan bongkar pasang menteri hanya karena mendapat rekomendasi dari para tukang bisik yang selama ini menyandera ruang gerak Presiden.