Jakarta, law-justice.co - Proyek Light Rapid Transit atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek terancam molor dari tenggat yang ditargetkan rampung pada akhir Juli 2019. Pasalnya, penyelesaian pembebasan lahan masih tersendat hingga pertengahan Agustus.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri seperti dilansir Antara mengungkapkan hingga kini dari 181 bidang tanah yang belum bebas, baru 55 persen lahan yang dibebaskan.
"Ya tinggal 45 persen. Tadi kami berusaha (upayakan) percepatan, paling tidak tadi disepakati mungkin pertengahan Agustus ini bisa (selesai)," jelas Zulfikri ditemui di kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Zulfikri menambahkan, lahan yang perlu dibebaskan paling banyak terdapat di titik yang dijadikan depo yakni di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Meski progresnya lambat, ia mengklaim upaya pembebasan lahan terus dilakukan. Ia melanjutkan, tidak ada kendala terkait harga karena semua proses didahului dengan musyawarah.
Sementara Direktur Utama Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto selaku kontraktor proyek LRT Jabodebek berharap pembebasan lahan bisa selesai sebelum 17 Agustus 2019.
Menurut Budi, setelah proses lahan selesai, timnya akan bisa langsung melanjutkan proyek pembangunan.
"Yang di depo Bekasi Timur sudah dipancang 100 titik, begitu bebas langsung turun ke lapangan," terang Budi.
Ia pun mmengakui, pembebasan lahan yang berlangsung lama hingga hampir setahun itu turut menghambat progres pekerjaan. Namun kata dia, pihaknya masih harus menghitung pembengkakan biaya proyek karena molornya jadwal kontruksi.
"Jadi dijalan ada 20 `pier` (tiang pancang) yang belum bisa dibangun, yaitu di Bekasi Timur dan depo," tambahnya.
Menurutnya secara total, progres pembangunan LRT Jabodebek telah mencapai sekitar 65 persen untuk tiga rute yakni Cibubur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas dan Cawang-Bekasi Timur.