Gubernur Anies Resmikan Nama Stasiun MRT ASEAN

Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pergantian nama Stasiun MRT Sisingamangaja menjadi MRT ASEAN dalam acara yang digelar di area peron Stasiun MRT ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi, Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman Mochammad Fachir dan perwakilan tetap negara-negara ASEAN.

Baca juga : Prediksi Opta: Timnas Indonesia Lolos 16 Besar, Peluang Juara 0,1%

Anies mengatakan perubahan nama ini dilakukan karena Jakarta bukan hanya ibu kota Indonesia tetapi juga ibu kota ASEAN.

"Jakarta bukan hanya ibu kota Indonesia tapi juga ibu kota ASEAN dan kita ingin agar semua masyarakat di Jakarta juga memiliki kesadaran bahwa kita adalah ibu kota ASEAN," kata Anies.

Baca juga : Pembangunan Proyek LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai

Anies berharap penamaan ini menguatkan komitmen Indonesia untuk berperan di tingkat regional dan mengingatkan masyarakat Jakarta untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi masyarakat Asia Tenggara.

Dia juga mengatakan ASEAN sangat sering melakukan pertemuan delegasi. Dalam setahun ada lebih dari 500 pertemuan yang digelar di Jakarta.

Baca juga : Ketika Tim dari ASEAN Ternyata Masih Anak Bawang di Piala Asia

"Ada 1.600 pertemuan ASEAN yang digelar di Asia Tenggara dan 500 pertemuan diselenggarakan di Jakarta. Harapannya dengan nama ini membuat kita makin sadar atas peran yang kita miliki itu," katanya.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman Mochammad Fachir mengapresiasi langkah Oemprov DKI yang mengubah nama Stasiun Sisingamangaraja menjadi Stasiun ASEAN.

Dia mengatakan pergantian nama stasiun ini akan memperkuat profil Jakarta sebagai ibu kota ASEAN.

"Terima kasih kepada Pemprov DKI yang menamakan stasiun ini ASEAN karena menampilkan profil Jakarta sebagai ibu kota ASEAN yang sekretariatnya berada di Jakarta," kata Abdurrahman.

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, dia juga mengatakan Sekretariat ASEAN yang baru segera rampung yang tentunya memberikan lebih banyak kemudahan para delegasi melakukan pertemuan di Jakarta.

"Artinya kalau sekarang hanya sekitar 500 (pertemuan) kedepannya akan lebih banyak lagi. Artinya itu bisa memberikan nilai ekonomi tersendiri buat Jakarta," katanya.