Hakim Venezuela Minta Hak Imunitas Parlemen Oposisi Guaido Dicabut

Jakarta, law-justice.co - Hakim Kepala di Venezuela meminta Majelis Nasional negeri itu untuk melucuti hak kekebalan parlemen pemimpin oposisi Juan Guaido.

Maikel Moreno, Presiden Pengadilan Tinggi Kehakiman (TSJ) pada Selasa (2/4) mengatakan, proses pengadilan berkaitan dengan Guaido nyata dan pengadilan telah menjatuhkan sanksi atas dia.

Baca juga : Hasil Piala Dunia U-17: Brasil Cukur Ekuador 3-1, Lolos Perempat Final

Guaido, pemimpin oposisi Venezuela di Majelis Nasional, yang mengumumkan diri sebagai Penjabat Presiden pada 23 Januari, telah dituntut karena melanggar larangan bepergian yang dijatuhkan atas dia dengan mengunjungi Kolombia pada Februari.

Pemerintah Venezuela pada Kamis lalu (28/3) mengumumkan pemerintah melarang Guaido menyelenggarakan pertemuan terbuka selama 15 tahun.

Baca juga : Migran Venezuela ke AS Melonjak Picu Krisis Kemanusiaan di Perbatasan

Ia dituduh tidak konsisten dalam pengungkapan keuangan pribadinya dan memiliki catatan pengeluaran yang lebih tinggi dari penghasilannya, demikian pernyataan dari Pengawas Negara Elvis Amoroso, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu, Selasa pagi.

Amoroso mengatakan semua anggota Parlemen berkewajiban mengungkapkan kondisi keuangan dan pengeluaran mereka sesuai dengan hukum di Venezuela.

Baca juga : Bantai Venezuela 3-0 di Kualifikasi PD, Messi Sumbang 1 Gol

Sejak 2015, Guaido telah melakukan 91 perjalanan internasional tanpa izin dari Majelis Nasional, dan untuk itu ia menghabiskan 330 juta bolivar Venezuela (30 juta dolar AS) dan tidak mencatat dari mana uang itu berasal, tambah Amoroso.

Sementara itu pendukung Presiden Nicolas Maduro berencana turun ke jalan pada 6 April.

Diosdado Cabello, Wakil Kepala Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV), yang berkuasa, mengumumkan dalam satu taklimat di Karakas bahwa mereka akan berkumpul pada saat itu untuk "hari pertemuan terbuka anti-imperialisme".

Guaido sebelumnya menyeru pendukungnya agar turun ke jalan pada hari yang sama untuk apa yang ia namakan "Operasi Kebebasan".

Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari, ketika Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat ketika Guaido mengumumkan diri sebagai Penjabat Presiden--tindakan yang didukung oleh AS dan banyak negara Amerika Latin serta Eropa.

Turki, Rusia, China, Iran, Bolivia dan Meksiko telah memberi dukungan buat Maduro.