Jakarta, - Pemerintahan Presiden Jokowi sepertinya sudah tidak peka lagi terhadap jeritan petani. Disaat sejumlah daerah panen beras dan mengalami surplus produksi beras pada awal tahun ini, pemerintah justru tiba-tiba mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Meski berdalih impor beras itu untuk meredam kenaikan harga beras, kontan kebijakan pemerintah itu menimbulkan pertanyaan, bisa jadi ada mafia beras yang untung dari kebijakan impor tersebut.
Padahal dalam berbagai kampanye saat Pilpres dan dalam konsep Nawacita, Jokowi jelas mengatakan bahwa jika terpilih jadi Presiden, dia tidak akan mengimpor beras tetapi justru Indonesia harus bisa swasembada pangan. Sekarang janji Nawacita itu, seperti ludah yang sudah keluar tetapi dijilat kembali, ujar pengamat pangan, Abdul Khudori di Jakarta, Sabtu (13/1).
Seperti yang diumumkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kamis (11/1), pemerintah akan mengimpor sebanyak 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam. Beras impor itu akan tiba di Tanah Air pada akhir Januari ini. "Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan. Saya mengimpor beras khusus," ujar Mendag menjelaskan alasannya, dalam konferensi pers di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Mendag mengaku, beras yang akan diimpor adalah beras kualitas khusus yang tidak ditanam di Indonesia. Jenis beras tersebut memiliki spesifikasi bulir patah di bawah lima persen. Meski masuk dalam golongan beras khusus, Enggartiasto memastikan komoditas pangan utama itu akan dijual dengan harga medium.
Pemerintah sendiri telah menunjuk Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai perusahaan yang akan melakukan impor. Keputusan impor diambil karena saat ini tengah terjadi kelangkaan pasokan beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
Meski pemerintah menyatakan panen masih terjadi, pasokan beras dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sementara, panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada Februari-Maret mendatang.
Enggartiasto memandang urusan pangan rakyat adalah urusan prioritas. Oleh karenanya, ia meyakini keputusan impor merupakan solusi terbaik. "Jangan ada pertentangan karena petani juga konsumen yang harus beli beras," ujarnya.
Surplus Beras
Di saat Mendag mengumumkan kebijakan impor beras, pada hari yang sama, sejumlah daerah justru mengemukakan bahwa mereka mengalami surplus produksi beras. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten dan di Magelang, Jawa Tengah. "Kami menolak impor karena setiap tahunnya surplus," ujar dia, Kamis (11/1).
Dia melanjutkan, Kabupaten Magelang setiap tahun mengalami surplus rata-rata 80 ribu hingga 100 ribu ton beras. Angka itu bahkan meningkat setelah adanya program Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (Upsus Pajale) yang meningkatkan surplus hingga 147.413 ribu ton pada 2017. "Dibandingkan sebelum Upsus Pajale, ada kenaikan 40 persen," katanya.
Pada Januari ini, Kabupaten Magelang panen pada lahan seluas 3.652 hektare dengan produktivitas rata-rata 6,3 ton per hektare. Hasil diperkirakan mencapai 21.380 ton Gabah Kering Giling (GKG) setara 13.512 ton beras. Kebutuhan beras di Kabupaten Magelang sendiri adalah 11.583 ton per bulan. "Artinya kebutuhan beras tercukupi malah terjadi surplus sebanyak 1.929 ton," katanya.
Kondisi ini yang membuat Magelang menjadi kabupaten nomor satu yang menolak adanya impor beras. Petani bahkan memasarkan beras surplus tersebut ke tempat lain. Magelang, kata dia, menjadi salah satu bukti bahwa panen masih terjadi di Tanah Air. Surplus yang terjadi menepis komentar miring dari banyak pihak terkait minimnya produksi beras dan meminta dibukanya keran impor.
Khudori mengingatkan hanya mafia beras saja yang untung dari adanya kebijakan kran impor beras ini. Pemerintah tidak kapok-kapoknya mengimpor beras dan nanti pasca impor pasti bermasalah lagi, seperti kasus-kasus impor bahan pangan sebelumnya.
Menurutnya, solusi yang ditempuh pemerimntah seharusnya adalah pengendalian harga, bukan impor. Karena itu harga beras medium harus dikendalikan dengan beberapa cara. Pertama, operasi pasar secara masif bukan setengah hati. Kedua, percepat penyaluran beras rastra untuk bulan Januari ini. Ketiga, perlancar arus distribusi dan logistik beras dengan intensifkan Satgas Pangan. Keempat, tidak perlu impor karena momentumnya tidak tepat," ujarnya dengan nada tegas.