[INTRO]
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi dan negara kesejahteraan (welfare state). Ia menilai kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Cucun, prinsip pemerataan tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan pengelolaan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."Para penikmat sumber daya alam yang selama ini hanya dirasakan oleh kelompok kecil, sekarang sudah bukan masanya. Di era Presiden Pak Prabowo, kami DPR men-support dengan berbagai regulasi agar ini bisa dirasakan oleh semua, seluruh elemen anak bangsa," kata Cucun.Hal itu disampaikan Cucun saat memberikan keterangan kepada media usai membuka Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Ke-5 Tahun 2026 di Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai penguatan regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara adil. DPR RI, kata dia, berkomitmen mendukung visi pemerintah melalui pembentukan regulasi yang dapat memperluas distribusi manfaat pembangunan.Selain pemerataan ekonomi, Cucun menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi dalam membangun negara kesejahteraan. Menurutnya, kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun internasional, sangat bergantung pada kemampuan negara menjamin kepastian hukum dalam setiap kebijakan dan keputusan.Ia menilai, tanpa kepastian hukum yang kuat, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan sulit berjalan optimal. Sebab, kepastian hukum menjadi salah satu modal utama untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia."Bagaimana negara ini bisa sejahtera, menjadi welfare state, kalau kepastian hukum bisa menjamin setiap keputusan? Negara ini betul-betul harus memiliki trust, bukan hanya kepercayaan publik internal, tetapi juga kepercayaan publik internasional," ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Cucun juga mengapresiasi kontribusi APHTN-HAN dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi DPR RI, terutama dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan pengambilan kebijakan.Menurutnya, kajian dan pemikiran para akademisi hukum tata negara serta hukum administrasi negara kerap menjadi salah satu rujukan bagi alat kelengkapan dewan dalam merumuskan kebijakan dan menyusun peraturan perundang-undangan.Ia berharap Konferensi Nasional APHTN-HAN Ke-5 Tahun 2026 dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif yang bisa menjadi masukan bagi DPR RI. Terlebih, tema mengenai konstitusi, kedaulatan ekonomi, dan negara kesejahteraan memiliki keterkaitan erat dengan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)."Karya-karya para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini sudah bisa dinikmati dan dikonsumsi, terutama oleh teman-teman kita yang ada di alat kelengkapan DPR. Bagaimana pengambilan kebijakan, dalam pembuatan legislasi, reasoning-nya pasti dari para pengajar hukum tata negara yang sering kita dengarkan," tuturnya.Lebih lanjut, Cucun menekankan bahwa kehadiran negara dalam mewujudkan kesejahteraan juga harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap pekerja dan buruh. Regulasi ketenagakerjaan harus mampu memberikan kepastian sekaligus melindungi kelompok marginal dan masyarakat yang berada dalam posisi rentan.Ia turut menyinggung pengaturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah memiliki landasan dalam regulasi baru. Menurutnya, implementasi ketentuan tersebut perlu berjalan dengan baik agar perlindungan dan kesejahteraan pekerja dapat semakin terjamin."Bagaimana menjamin para pekerja, para buruh, negara hadir menjadi proteksi, menjadi pelindung dari kelompok-kelompok marginal dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Terkait menghadapi UMP atau UMK, kita sudah punya batasan-batasan dalam undang-undang baru. Insya Allah ini akan sedikit-sedikit berjalan dengan baik perjalanan negara ini," pungkas Cucun.Konferensi Nasional APHTN-HAN Ke-5 Tahun 2026 turut dihadiri Plt Sekjen DPR RI Suprihartini, Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen M. Najib Ibrahim, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, serta sejumlah pimpinan lembaga negara dan pejabat kementerian.