[INTRO]
Menurut hasil riset Pusat Kajian Antikorupsi Pukat Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menjelaskan kelemahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna Dewan yang digelar kemarin, Kamis (19/11/2026), di gedung parlemen Jakarta.
"Setelah menelisik, Pukat menyimpulkan bahwa RUU ini bermasalah baik dari sisi formil yaitu cara pembentukannya tertutup dan secara materiil isinya pepesan kosong," dalam keterangan resminya Jumat (20/12/2026).
Secara umum perampasan aset adalah pengambilan atau pengambilalihan hak atas harta kekayaan atau barang oleh negara atau pihak berwenang karena aset tersebut diduga atau terbukti berasal dari tindak pidana maupun digunakan sebagai sarana kejahatan.
1. Harta tidak wajar tidak dapat dirampas
Tanpa mekanisme perampasan harta tidak wajar yang dikaitkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pejabat yang kekayaannya tidak masuk akal tetap aman selama perkara pidananya tidak pernah dibuka.
Pukat menyoroti Pasal (6), Pasal (13), dan Pasal (9) yang membuat perampasan tanpa putusan pidana hanya menjadi bayangan perkara pidana, bukan mekanisme kebendaan (in rem) yang berdiri sendiri seperti klaim Penjelasan Umum RUU.
Menurut Pukat UGM rumusan ini bahkan mundur dari Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor, yang menegaskan bahwa putusan bebas tidak menghapus hak negara untuk menuntut kerugian.
3. Aset hasil kejahatan masa lalu tidak tersentu
Pasal 72 membatasi perampasan pada tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang berlaku. Akibatnya, seluruh aset korupsi yang sudah ada hari ini, termasuk yang disembunyikan selama bertahun-tahun, tidak dapat dirampas melalui undang-undang ini.
4. Berlakunya digantung tanpa batas waktu
Pasal 74 menunda berlakunya undang-undang sampai dua belas bulan setelah diundangkan dan setelah Presiden membentuk badan pengelola aset serta badan pengawas. Tidak ada tenggat pembentukan kedua badan tersebut.
5. Lebih lemah dari KUHAP
Pemblokiran aset dalam RUU hanya tujuh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja, lalu berakhir demi hukum (Pasal 19). Penghentian transaksi hanya lima hari kerja ditambah lima belas hari kerja (Pasal 16).
Sebaliknya, KUHAP memberi waktu pemblokiran sampai satu tahun, dapat diperpanjang dua kali enam bulan, dan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan dalam keadaan mendesak (Pasal 140).
6. Negara tidak dapat mengajukan kasasi
7. Ambang batas minimum aset Rp1 miliar
Batas nilai minimum aset (Pasal 6 ayat (2)) diukur pada nilai saat aset diperoleh dan tidak jelas apakah dihitung per aset atau secara keseluruhan. Pelaku cukup memecah asetnya menjadi bagian-bagian di bawah Rp1 miliar untuk lolos.
8. KPK tidak diberi peran
Permohonan perampasan hanya dapat diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (Pasal 9). Komisi Pemberantasan Korupsi tidak disebut sama sekali, sehingga perkara korupsi yang disidik KPK harus diserahkan ke Kejaksaan bila hendak dirampas melalui jalur ini.
9. Cakupan sempit
Tindak pidana pencucian uang, yang menjadi sarana utama menyembunyikan hasil korupsi, tidak termasuk dalam daftar tindak pidana (Pasal 4).
Aset yang dipakai sebagai sarana kejahatan dibatasi pada benda bergerak berwujud, lebih sempit dari KUHP Pasal 91 dan UU Tipikor Pasal 18 yang menjangkau benda tidak bergerak, benda tidak berwujud, dan perusahaan.
10. Tumpang tindih perumusan
Sebagian besar yang ditawarkan draf, seperti perampasan hasil dan keuntungan tindak pidana, perampasan aset yang pemiliknya tidak diketahui, dan penjualan dini benda sitaan, sudah tersedia dalam KUHP dan KUHAP yang berlaku sejak 2026.