[INTRO]
Ada sesuatu yang janggal dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengungkapan kasus yang menyangkut keamanan kepala negara ini justru berpotensi berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan operasi. Padahal, pertanyaan paling mendasar belum terjawab: siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan untuk kepentingan siapa penyadapan itu dilakukan?
Nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo memang menjadi pusat perhatian. Namun, sulit membayangkan sebuah operasi penyadapan yang diduga menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga berbagai kelompok masyarakat, dilakukan hanya atas inisiatif seorang mantan Kapolri tanpa ada kepentingan atau kekuatan lain di belakangnya.
Di sinilah pernyataan Guru Besar IPDN, Ryaas Rasyid, menjadi relevan (sebagaimana dikutip law-justice.co 19/11/2026). Ia secara terbuka menyebut Jokowi sebagai figur yang menurut analisisnya memiliki pengaruh cukup kuat untuk menggerakkan Listyo Sigit. Pernyataan itu memang bukan bukti hukum, tetapi membuka pertanyaan politik yang tidak bisa begitu saja diabaikan: mungkinkah Listyo hanya menjadi pelaksana, sementara ada kekuatan politik yang lebih besar di belakangnya?
Dalam perkara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan instrumen intelijen dan penyadapan terhadap kepala negara, mengungkap pelaksana operasi saja jelas tidak cukup. Hal yang jauh lebih penting adalah menelusuri seluruh rantai komando, mulai dari siapa yang memberikan perintah, siapa yang menyediakan fasilitas, siapa yang menentukan target, hingga kepada siapa hasil penyadapan diserahkan dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan.
Peringatan Ryaas Rasyid agar pengusutan tidak berhenti pada Listyo Sigit patut mendapat perhatian serius. Sebab, jika benar Listyo bertindak atas perintah pihak lain, menjadikannya sebagai ujung sekaligus akhir perkara sama saja dengan membiarkan kemungkinan aktor utama tetap tidak tersentuh.
Pertanyaan ini semakin menarik ketika Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya menyebut Listyo Sigit sebagai end user dalam perkara tersebut. Istilah ini justru mengundang pertanyaan baru. Apakah Listyo benar-benar merupakan pengguna akhir informasi hasil penyadapan, atau justru ada pihak lain yang menjadi penerima manfaat sesungguhnya? Jika produk penyadapan itu digunakan untuk membaca pergerakan politik Presiden, siapa sebenarnya yang paling berkepentingan mendapatkan informasi tersebut?
Mengapa Nama Jokowi Terus Muncul ?
Nama Jokowi terus muncul dalam berbagai pernyataan dan analisis mengenai dugaan penyadapan ini bukan tanpa latar belakang. Salah satu konteks yang tidak bisa dilepaskan adalah hubungan politik dan kekuasaan antara Jokowi dan Listyo Sigit. Listyo menjadi Kapolri setelah diajukan Jokowi sebagai calon tunggal pada Januari 2021. Selama pemerintahan Jokowi, Listyo berada pada posisi strategis dalam institusi kepolisian.
Memang, hubungan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya hubungan komando di luar struktur negara. Namun, sejarah pengangkatan dan kedekatan politik keduanya merupakan konteks yang patut diperiksa ketika muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan. Apalagi, perkara ini menyangkut operasi yang diduga diarahkan kepada presiden yang sedang menjabat.
Persoalan semakin menarik setelah Mahfud MD mengungkapkan adanya informasi dari sumber yang menyebut produk final hasil penyadapan diduga sampai ke Solo. Pernyataan ini menjadi salah satu bagian paling penting yang harus ditindaklanjuti. Jika benar hasil akhir penyadapan sampai ke Solo, siapa penerimanya? Melalui siapa informasi tersebut dikirim? Apakah terdapat komunikasi antara pihak yang menerima informasi dengan pihak yang menjalankan operasi?
Yang jelas informasi tersebut harus ditelusuri secara serius untuk memastikan siapa sesungguhnya penerima hasil penyadapan Listyo Sigit. Jejak distribusi informasi justru dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di luar para pelaksana operasi.
Kecurigaan semakin berkembang setelah Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menduga Jokowi berpotensi menjadi pembuat skenario politik di balik polemik penyadapan. Menurutnya, keterlibatan seseorang tidak selalu harus diwujudkan melalui instruksi langsung. Ada kemungkinan peran sebagai pengendali, perantara, pemberi fasilitas, ataupun pihak yang memperoleh manfaat dari suatu operasi.
Tentu saja, semua kemungkinan itu harus diuji melalui bukti komunikasi, aliran informasi, dokumen, dan keterangan para pihak yang terlibat. Namun, ketiadaan bukti instruksi langsung saat ini bukan alasan untuk menutup kemungkinan penyelidikan. Justru tugas aparat penegak hukum adalah mencari, menguji, dan mengungkap apakah terdapat hubungan antara pelaksana operasi dengan pihak lain yang diduga berada di belakangnya.
Ada Perjanjian Politik Prabowo-Jokowi ?
Persoalan ini menjadi semakin sensitif setelah pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengungkapkan dugaan kemungkinan adanya perjanjian politik antara Prabowo dan Jokowi menjelang Pilpres 2024. Denny bahkan menduga kesepakatan tersebut mungkin dibuat secara tertulis tangan. Salah satu kemungkinan klausul yang ia analisis berkaitan dengan jaminan keamanan dari persoalan hukum.
Dugaan itu tentu belum terbukti. Namun, pernyataan Denny membuka pertanyaan politik yang serius: apakah mungkin ada kesepakatan antara kedua tokoh yang sampai sekarang masih memengaruhi hubungan kekuasaan?
Jika benar terdapat klausul mengenai jaminan keamanan hukum, apa sebenarnya ruang lingkupnya? Apakah hanya menyangkut perlindungan politik selama proses peralihan kekuasaan, atau terdapat komitmen lain yang lebih luas? Dan yang paling penting, apakah ada kesepakatan yang berpotensi menghambat pengungkapan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden?
Dalam negara hukum, tidak ada perjanjian politik yang dapat memberikan kekebalan terhadap tindak pidana. Kalaupun benar terdapat kesepakatan tertulis antara dua tokoh politik, kesepakatan tersebut tidak dapat mengesampingkan hukum, apalagi dijadikan alasan untuk menghalangi penyelidikan dugaan kejahatan terhadap kepala negara.
Karena itu, Prabowo harus menempatkan persoalan ini bukan sebagai konflik pribadi dengan mantan presiden, melainkan sebagai tanggung jawab seorang kepala negara untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kewibawaan negara.
Prabowo Terjepit
Di sinilah posisi Prabowo menjadi sangat menarik sekaligus sulit. Di satu sisi, ia tentu berkepentingan mengetahui siapa yang diduga menyadap dirinya. Jika penyadapan benar dilakukan secara ilegal oleh orang-orang yang pernah menduduki jabatan strategis di institusi negara, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa. Ini menyangkut kewibawaan presiden, keamanan negara, dan integritas institusi pemerintahan.
Namun, di sisi lain, terdapat realitas politik yang tidak sederhana. Jokowi bukan tokoh biasa. Sebagai mantan presiden, ia masih memiliki pengaruh politik, jaringan kekuasaan, dan hubungan dengan sejumlah kekuatan politik. Apabila benar terdapat perjanjian politik menjelang Pilpres 2024, bukan tidak mungkin Prabowo menghadapi dilema antara mempertahankan kompromi politik masa lalu atau memenuhi tuntutan publik agar perkara ini dibuka secara transparan.
Akan tetapi, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kompromi politik tidak boleh berubah menjadi penghalang penegakan hukum. Jika perkara ini hanya berhenti pada Listyo Sigit dan sejumlah pejabat kepolisian, publik akan bertanya-tanya apakah memang tidak ada aktor lain atau justru ada kekuatan politik yang tidak berani disentuh.
Sebaliknya, jika Prabowo memberikan ruang bagi pengusutan secara menyeluruh, termasuk membuka kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di luar institusi kepolisian, ia dapat menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Persoalannya bukan apakah Prabowo berani berhadapan dengan Jokowi, melainkan apakah ia berani memastikan bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu.
Dalam menghadapi situasi ini, Prabowo sesungguhnya memiliki beberapa pilihan politik. Ia bisa mengambil jalan kompromi dengan membatasi pengusutan pada orang-orang yang diduga menjalankan operasi. Pilihan ini mungkin paling aman dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas koalisi dan hubungan politik. Namun, risikonya sangat besar karena publik dapat menilai bahwa pengungkapan kasus sengaja dibatasi dan kebenaran yang sesungguhnya tidak pernah dibuka.
Prabowo juga bisa memilih jalan yang lebih rasional, yakni membiarkan proses hukum berjalan melalui mekanisme yang independen dan transparan. Seluruh rantai komando diperiksa, aliran hasil penyadapan ditelusuri, dan siapa pun yang diduga menerima manfaat dari operasi tersebut dimintai keterangan. Dengan cara ini, perkara tidak perlu berubah menjadi konflik pribadi antara Prabowo dan Jokowi. Semua pihak diperiksa berdasarkan bukti, bukan karena kedekatan atau permusuhan politik.
Namun, jika hasil penyelidikan mengarah pada keterlibatan aktor politik di luar institusi kepolisian, termasuk mantan pejabat negara, Prabowo harus memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa intervensi. Inilah pilihan yang paling berat sekaligus paling menentukan kualitas kepemimpinannya. Sebab, keberanian seorang presiden tidak hanya diukur dari kemampuannya menghadapi lawan politik, tetapi juga dari kesanggupannya membuka kebenaran ketika persoalan menyentuh lingkaran kekuasaan yang pernah menopangnya.
Pertanyaan besarnya, apakah Prabowo benar-benar memimpin pemerintahan yang berdaulat, atau masih dibayangi kompromi politik dengan kekuatan pemerintahan sebelumnya?
Jangan Sampai Prabowo Jadi Korban Sang Dalang
Ada persoalan yang jauh lebih besar daripada hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi, yakni masa depan demokrasi dan supremasi hukum Indonesia. Bayangkan jika benar seorang presiden dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap instrumen negara. Bayangkan pula jika hasil penyadapan tersebut digunakan untuk membaca, mengantisipasi, bahkan mengganggu langkah politik kepala negara.
Jika dugaan itu terbukti, berarti ada persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan dan pengawasan institusi negara. Lebih berbahaya lagi apabila operasi semacam itu dapat dilakukan tanpa pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasil penyadapan, apa tujuan operasi tersebut, dan apakah terdapat kepentingan politik di baliknya.
Jokowi tentu harus diberi kesempatan untuk menjelaskan apabila namanya dikaitkan dengan perkara ini. Namun, kesempatan untuk memberikan klarifikasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan penyelidikan. Jika memang tidak ada keterlibatan, pengusutan yang transparan justru akan membersihkan namanya. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang mengarah kepadanya, tidak boleh ada kesepakatan politik yang menghalangi proses hukum.
Prabowo pun tidak boleh berlindung di balik alasan stabilitas politik. Sebab, stabilitas yang dibangun dengan menutup-nutupi kebenaran hanyalah stabilitas semu. Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian besar bagi Prabowo: apakah ia berani membongkar seluruh mata rantai dugaan penyadapan, sekalipun penelusurannya berpotensi menyentuh lingkaran kekuasaan mantan presiden?
Jabatan presiden bukan milik pribadi, institusi negara bukan alat politik, dan hukum bukan barang yang bisa ditukar dengan perjanjian kekuasaan. Prabowo harus menentukan pilihan: mempertahankan kompromi politik masa lalu atau menjaga kehormatan kekuasaan yang sedang diembannya.
Rakyat tidak membutuhkan presiden yang hanya berani menghadapi lawan politik di luar kekuasaan. Rakyat membutuhkan presiden yang juga berani membuka kebenaran ketika jejak persoalan justru mengarah ke lingkaran kekuasaan sendiri.
Jangan sampai Listyo Sigit hanya menjadi ujung tombak yang dikorbankan, sementara siapa pun yang berada di balik operasi tetap aman menikmati hasilnya. Jika ada dalang, bongkar. Jika ada pemberi perintah, periksa. Jika ada penerima hasil penyadapan, ungkap.Jangan biarkan penyadap presiden berakhir sebagai kompromi politik antara mantan presiden dan presiden yang sedang berkuasa.