Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co

UU Perampasan Aset, Jangan Berubah Jadi Perampasan Hak Rakyat

[INTRO]

Setelah 18 tahun terkatung-katung, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya menemukan jalan menuju pengesahan. Delapan fraksi di Komisi III DPR RI telah menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna guna mendapatkan persetujuan tingkat kedua (law-justice.co 18/11/2026). Selanjutnya RUU Perampasan Aset disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna yang digelar tanggal 19 November 2026.

Fenomena tersebut merupakan perkembangan yang patut diapresiasi, mengingat masyarakat sudah lama menunggu hadirnya instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengambil kembali kekayaan negara yang dirampas melalui tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.

Namun, jangan buru-buru berpesta. Persetujuan seluruh fraksi bukanlah akhir perjuangan pemberantasan korupsi. Justru setelah RUU ini resmi menjadi undang-undang, ujian sesungguhnya baru dimulai. Sebab, membuat undang-undang jauh lebih mudah daripada memastikan pelaksanaannya berjalan secara adil, konsisten, dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah negara benar-benar akan menggunakan undang-undang ini untuk mengejar kekayaan para koruptor, atau justru membuka ruang baru bagi aparat untuk merampas hak milik masyarakat atas nama pemberantasan kejahatan? Jangan sampai hukum yang dirancang untuk memburu penjahat justru membuat rakyat kecil ketakutan.

Selama ini, salah satu kelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah tidak sebandingnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Seorang pejabat bisa dipenjara karena terbukti melakukan korupsi miliaran, bahkan triliunan rupiah. Namun, persoalannya tidak berhenti pada hukuman penjara. Bagaimana dengan rumah mewah, tanah, kendaraan, perusahaan, rekening, dan berbagai aset yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan tersebut?

Tidak sedikit kekayaan hasil kejahatan yang diduga telah dialihkan kepada keluarga, kerabat, perusahaan cangkang, atau pihak lain untuk menyamarkan pemilik sebenarnya. Pelaku mungkin menjalani hukuman, tetapi kekayaannya tetap utuh dan terus dinikmati oleh orang-orang di sekelilingnya. Dalam situasi seperti ini, penjara seolah hanya menjadi konsekuensi pribadi bagi pelaku, sementara hasil kejahatannya tetap menjadi sumber kemakmuran bagi lingkaran keluarganya.

Inilah persoalan mendasar yang hendak dijawab melalui UU Perampasan Aset. Negara tidak boleh hanya puas memenjarakan pelaku, sementara kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tetap aman tersimpan. Pemberantasan korupsi harus memastikan bahwa kejahatan tidak lagi menjadi jalan untuk memperoleh kekayaan. Koruptor boleh kehilangan kebebasannya karena dipenjara, tetapi kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana juga harus dapat dikembalikan kepada negara atau korban yang dirugikan.

Lebih jauh, cakupan aturan ini tidak hanya menyangkut korupsi. Berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas, seperti investasi bodong, penipuan, penggelapan, dan manipulasi pasar keuangan, juga menjadi bagian dari perhatian pembahasan RUU tersebut. Dengan demikian, undang-undang ini berpotensi menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan ekonomi yang selama ini meninggalkan banyak korban.

Namun, di balik harapan besar tersebut, terdapat persoalan yang jauh lebih rumit, yakni bagaimana memastikan bahwa aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana. Di sinilah perdebatan mengenai pembuktian terbalik menjadi penting.

Dalam sistem hukum pidana, pada prinsipnya negara berkewajiban membuktikan kesalahan seseorang. Namun, dalam mekanisme tertentu yang berkaitan dengan perampasan aset, pemilik atau pihak yang menguasai aset dapat dibebani kewajiban untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya setelah negara menunjukkan dasar bukti awal yang memadai. Sekilas, mekanisme ini tampak sangat efektif. Bagaimana mungkin seseorang memiliki puluhan rumah, ratusan hektare tanah, kendaraan mewah, dan simpanan bernilai fantastis, sementara penghasilan resminya tidak sebanding dengan kekayaan tersebut?

Persoalannya, mekanisme yang tampak efektif ini juga menyimpan potensi bahaya apabila tidak diatur secara cermat. Jangan sampai seseorang dianggap bersalah hanya karena memiliki kekayaan besar. Jangan pula seseorang kehilangan rumah atau tanah hanya karena aparat mencurigai asal-usul kepemilikannya.

Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang yang memiliki kekayaan besar memperolehnya melalui tindak pidana. Ada petani yang mewarisi tanah dari orang tuanya, pedagang kecil yang bertahun-tahun mengumpulkan keuntungan untuk membeli rumah, atau pengusaha yang membangun usahanya dari nol. Bahkan, banyak masyarakat memiliki tanah berdasarkan transaksi lama yang dilakukan jauh sebelum sistem administrasi pertanahan berkembang seperti sekarang.Apakah mereka harus kehilangan hak miliknya hanya karena tidak memiliki dokumen yang sempurna?

Karena itu, pembuktian terbalik tidak boleh dimaknai sebagai pembebasan kewajiban negara untuk membuktikan dugaan tindak pidana. Negara tetap harus menunjukkan hubungan yang masuk akal dan didukung bukti antara aset yang hendak dirampas dengan tindak pidana. Mekanisme pembuktian harus ditempatkan secara proporsional, bukan menjadi jalan pintas untuk mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Persoalan lain yang tidak kalah sensitif adalah kemungkinan penerapan mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pelakunya atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini diperlukan karena dalam praktiknya, pelaku kejahatan bisa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Jika perampasan aset selalu bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku, kekayaan hasil kejahatan berpotensi tidak pernah dapat dikembalikan.

Namun, mekanisme tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai kewenangan negara untuk mengambil harta seseorang hanya berdasarkan dugaan. Dalam pembahasan RUU, perampasan aset tanpa putusan pidana diarahkan untuk memenuhi kriteria tertentu, termasuk nilai aset paling sedikit Rp1 miliar, dengan permohonan melalui Jaksa Pengacara Negara dan tetap harus diperiksa oleh pengadilan.

Artinya, yang menjadi objek pemeriksaan adalah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, bukan semata-mata menghukum seseorang tanpa proses pidana. Karena itu, pengadilan harus menjadi benteng terakhir perlindungan masyarakat. Hakim harus memeriksa bukti secara independen, memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk membela haknya, serta memastikan bahwa keputusan perampasan tidak didasarkan pada kepentingan politik atau tekanan kekuasaan.

Kita harus realistis bahwa undang-undang yang memberikan kewenangan besar kepada negara selalu memiliki dua kemungkinan. Ia bisa menjadi instrumen keadilan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi pengawasan yang kuat.

Dalam konteks UU Perampasan Aset, aparat penegak hukum akan memiliki peran penting dalam penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan pengajuan permohonan perampasan aset. Pertanyaannya, bagaimana memastikan seluruh proses tersebut berlangsung objektif dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum?

Bagaimana jika aparat menyalahgunakan kewenangannya untuk menekan seseorang yang sedang berkonflik dengan kekuasaan? Bagaimana jika seorang pengusaha yang berseberangan dengan kepentingan politik tertentu tiba-tiba menghadapi tuduhan bahwa kekayaannya berasal dari tindak pidana? Bagaimana jika aset seseorang diblokir, usahanya berhenti beroperasi, karyawannya kehilangan pekerjaan, dan reputasinya hancur, sementara pada akhirnya pengadilan menyatakan bahwa aset tersebut tidak terbukti berasal dari kejahatan?

Kerugian seperti ini tidak bisa dianggap persoalan sepele. Pemblokiran dan penyitaan aset dapat berdampak langsung terhadap kehidupan seseorang, keberlangsungan perusahaan, nasib karyawan, bahkan kehidupan keluarga yang sama sekali tidak terlibat dalam tindak pidana.

Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan itikad baik aparat. Harus ada mekanisme pengawasan yang kuat, transparan, dan dapat diuji publik. Setiap tindakan pemblokiran dan penyitaan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pihak yang dirugikan harus memperoleh akses terhadap mekanisme keberatan, sementara negara harus menyediakan mekanisme pemulihan dan ganti kerugian yang efektif apabila tindakan aparat terbukti keliru.Jangan sampai negara begitu mudah mengambil alih harta seseorang, tetapi begitu sulit dimintai pertanggungjawaban ketika melakukan kesalahan.

Salah satu persoalan yang juga harus mendapat perhatian serius adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Bayangkan seorang pejabat korup membeli tanah menggunakan uang hasil kejahatan, kemudian menjualnya kepada seseorang yang sama sekali tidak mengetahui asal-usul uang tersebut. Pembeli telah membayar secara sah, memiliki bukti transaksi, dan menguasai tanah tersebut secara nyata. Apakah tanahnya otomatis harus dirampas?

Persoalan serupa juga dapat terjadi pada ahli waris. Seorang anak menerima warisan dari orang tuanya, tetapi belakangan diketahui bahwa sebagian kekayaan orang tuanya berasal dari tindak pidana. Apakah seluruh harta warisan otomatis menjadi objek perampasan tanpa mempertimbangkan asal-usul dan kedudukan hukum masing-masing ahli waris?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab secara tegas dalam undang-undang maupun aturan pelaksanaannya. Negara harus mampu membedakan antara orang yang sengaja menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan dengan orang yang memperoleh aset secara sah tanpa mengetahui adanya tindak pidana.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik bukanlah cara untuk menyelamatkan koruptor. Justru itulah salah satu cara memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak menciptakan korban baru. Jangan sampai tanah petani, rumah warisan, tempat usaha pedagang, atau tabungan masyarakat kecil ikut tergilas oleh proses hukum yang tidak cermat. Keadilan bukan hanya tentang keberhasilan negara merampas aset penjahat, tetapi juga tentang kemampuan negara melindungi orang-orang yang tidak bersalah.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana aset yang telah dirampas akan dikelola. Jangan membayangkan bahwa setelah pengadilan memutuskan sebuah aset dirampas, seluruh persoalan otomatis selesai. Aset hasil kejahatan bisa berupa tanah, bangunan, perusahaan, kendaraan, saham, rekening, hingga berbagai bentuk kekayaan lainnya. Semuanya membutuhkan pengelolaan yang profesional agar nilainya tidak justru menyusut setelah dikuasai negara.

Tanah yang dibiarkan terlantar bisa kehilangan nilai, bangunan yang tidak dirawat bisa rusak, dan perusahaan yang diambil alih tanpa pengelolaan yang baik bisa bangkrut. Bahkan, aset yang dilelang tanpa transparansi berpotensi menjadi ladang permainan baru bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan.

Karena itu, kelembagaan pengelola aset harus menjadi perhatian serius. Negara membutuhkan sistem pencatatan yang terintegrasi, penilaian aset yang objektif, mekanisme pelelangan terbuka, serta laporan keuangan yang dapat diperiksa lembaga pengawas dan masyarakat. Publik juga berhak mengetahui berapa nilai aset yang berhasil dirampas, berapa yang berhasil dilelang, berapa yang dikembalikan kepada korban, dan berapa yang masuk ke kas negara.

Jangan sampai uang negara yang berhasil diselamatkan melalui perampasan aset justru bocor kembali melalui pengelolaan yang tidak transparan. Negara berhasil mengambil harta koruptor, tetapi gagal mempertanggungjawabkan ke mana harta tersebut mengalir.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset bukan terletak pada seberapa cepat DPR mengesahkannya atau seberapa banyak aset yang berhasil disita. Ukuran sesungguhnya adalah keberanian negara membongkar kekayaan para koruptor kelas kakap yang selama ini disembunyikan, termasuk aset yang dialihkan melalui perusahaan cangkang atau ditempatkan di luar negeri. Lebih dari itu, masyarakat ingin mengetahui apakah hasil perampasan benar-benar kembali kepada negara dan masyarakat yang dirugikan.Yang paling penting, apakah undang-undang ini berani diterapkan tanpa pandang bulu?

Jangan hanya tajam kepada pengusaha kecil, tetapi tumpul kepada pemilik modal besar. Jangan hanya berani menyita aset orang yang tidak memiliki kekuatan politik, tetapi ragu ketika berhadapan dengan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi urusan siapa yang berkuasa dan siapa yang berseberangan dengan kekuasaan. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan kedekatan politik.

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti pada pengesahan undang-undang. Aturan pelaksanaan, kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan harus disiapkan secara matang. Pengadilan harus tetap independen, mekanisme keberatan harus mudah diakses, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik harus dijamin. Tanpa semua itu, kewenangan besar yang diberikan oleh undang-undang justru berpotensi melahirkan persoalan hukum baru.

Indonesia memang membutuhkan UU Perampasan Aset. Negara tidak boleh kalah menghadapi para penjarah kekayaan publik yang selama ini berlindung di balik rumitnya proses hukum dan penyamaran kepemilikan aset. Namun, kita juga tidak boleh menyerahkan kewenangan tanpa batas kepada aparat negara.

Undang-undang ini harus tegas terhadap aset hasil kejahatan, adil terhadap masyarakat yang tidak bersalah, dan transparan dalam setiap proses pengelolaannya. Keberhasilannya bukan diukur dari seberapa banyak harta yang berhasil disita, melainkan seberapa banyak kekayaan hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan tanpa menciptakan ketidakadilan baru.

Kita ingin negara kuat menghadapi koruptor, bukan negara yang justru menjadi ancaman bagi rakyatnya sendiri. Jangan sampai atas nama pemberantasan korupsi, negara berubah menjadi perampas hak rakyat. Sebab, ketika koruptor harus kehilangan harta hasil kejahatannya, rakyat kecil justru harus semakin yakin bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka, bukan mengambilnya.