Jakarta, - Sebanyak 3.013 lowongan pekerjaan ditawarkan dalam Grand Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim, pada 17–19 November 2026. Menariknya, 49 perusahaan yang berpartisipasi tidak diperkenankan mencantumkan persyaratan batas usia maupun penampilan fisik (good looking) dalam proses rekrutmen.
Dari total lowongan tersebut, sebanyak 1.500 posisi tersedia untuk penempatan dalam negeri, 912 posisi untuk luar negeri, dan 601 posisi khusus bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya memperluas akses kerja agar kesempatan mendapatkan pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh faktor usia maupun penampilan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pendaftaran Grand Job Fair dilakukan melalui aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo), dengan sasaran utama warga ber-KTP Surabaya.
“Ini ada 3.013 lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang luar biasa, ada 601 lowongan untuk penyandang disabilitas. Ini bentuk kesetaraan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama bagi saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Eri saat pembukaan acara, Selasa (17/11/2026).
Ia mengapresiasi keterlibatan 49 perusahaan yang menyediakan kesempatan kerja bagi warga Surabaya. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk menekan angka pengangguran terbuka sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi warga yang telah melewati usia produktif dan menghadapi keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal, Pemkot Surabaya menyiapkan alternatif melalui program padat karya dan pendampingan kewirausahaan.
Eri menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja juga dapat dipenuhi dengan melibatkan warga lokal dalam berbagai kegiatan pembangunan maupun sektor jasa. Misalnya, pekerjaan konstruksi yang menggunakan APBD Surabaya diarahkan untuk memanfaatkan tenaga kerja dari warga setempat.
“Kalau yang sudah di atas usia produktif, kita bukakan yang namanya Padat Karya. Bagaimana mereka siap untuk berwirausaha. Untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan APBD Kota Surabaya, misalnya, tukangnya wajib mengambil dari warga Surabaya. Begitu juga kebutuhan hotel, restoran, dan kafe, kita dorong agar bisa melibatkan warga Surabaya,” katanya.
Pemkot Surabaya juga akan mengawasi realisasi penyerapan tenaga kerja dari kegiatan tersebut. Eri meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) tidak hanya mencatat jumlah lowongan yang dibuka, tetapi juga memastikan perusahaan benar-benar merekrut pekerja sesuai komitmen.
Setelah job fair berakhir, Disperinaker diminta memeriksa jumlah pekerja yang diterima, termasuk nama dan alamat mereka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesempatan kerja yang disediakan benar-benar dapat diakses warga Surabaya.
“Setelah ini ditutup, nanti akan dicek oleh Kepala Disnaker. Perusahaan yang menyampaikan menerima 100 orang, misalnya, akan dicek siapa saja namanya dan alamatnya. Sehingga bisa dipastikan lowongan yang dibuka benar-benar terisi oleh warga Surabaya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, Grand Job Fair menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Surabaya turun dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 4,45 persen pada 2026.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan berbagai program perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, salah satunya melalui Grand Job Fair,” ujarnya.
Hebi menegaskan, perusahaan peserta tidak diperkenankan mencantumkan persyaratan batas usia maupun penampilan fisik dalam lowongan yang ditawarkan. Dengan demikian, proses seleksi diharapkan lebih mengedepankan kompetensi, keterampilan, dan kesesuaian pelamar dengan kebutuhan pekerjaan.
Hingga November 2026, Disperinaker Surabaya mencatat sekitar 8.100 penempatan tenaga kerja formal. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 9.000 orang pada 2027.
Untuk mendukung target itu, Pemkot Surabaya akan memperkuat program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja.
“Kami menargetkan penempatan tenaga kerja pada 2027 bisa meningkat menjadi sekitar 9.000 orang. Karena itu, pelatihan akan terus diperkuat agar pencari kerja memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” katanya.
Kebijakan perluasan akses kerja tersebut mendapat perhatian dari pencari kerja yang selama ini menghadapi tantangan dalam proses rekrutmen. Salah satunya Rahmat Iqbal Salva Fahmi, 30, warga Wonokromo, Surabaya Selatan. Penyandang disabilitas netra sekaligus lulusan S1 Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu mengaku masih berupaya mendapatkan pekerjaan sejak lulus kuliah tahun ini.
“Sebetulnya mencari pekerjaan cukup menantang. Saya baru lulus kuliah tahun ini dan masih terus mencari pekerjaan. Melalui job fair ini, saya bisa mengetahui langsung perusahaan yang membuka kesempatan bagi teman-teman disabilitas,” tuturnya.
Pengalaman serupa dirasakan Aris Tirtana, warga Tandes, Surabaya Barat. Ia datang untuk mencari peluang kerja di bidang administrasi dan pergudangan. Berbekal pengalaman sebagai tenaga call center, Aris berharap perusahaan juga memberikan ruang bagi pencari kerja berusia di atas 35 tahun.
“Saya sudah mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Di sini saya mencoba kembali, mudah-mudahan ada kesempatan yang sesuai. Dari segi pengalaman dan kemampuan, kami yang berusia lebih matang juga masih bisa bersaing, terutama untuk pekerjaan administrasi,” pungkasnya.