Bekas Kepala BNPB Dicecar Pertanyaan KPK seputar Mekanisme Pengadaan

Jakarta, -  Bekas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk dugaan benturan kepentingan dan berbagai modus pemberian kickback kepada oknum pejabat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Suharyanto telah diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 12 November 2026. Pemeriksaan dilakukan penyidik KPK bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, sehingga keterangan-keterangannya dibutuhkan berkaitan dengan penyidikan atas 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 17 November 2026.

Dia menjelaskan, penyidik mendalami keterangan Suharyanto berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, terutama penunjukan langsung terhadap para vendor atau penyedia barang dan jasa.

Pasalnya, KPK menduga terdapat benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek di lingkungan BNPB. Penyidik juga menelusuri sejumlah modus yang diduga digunakan untuk memberikan kickback kepada oknum pejabat.

Modus tersebut antara lain penggunaan perusahaan pinjam bendera, tetapi proyeknya dikerjakan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan. Selain itu, terdapat perusahaan yang diduga telah di-ploting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB.

Penyidik juga mendalami dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa yang diduga digunakan untuk menyediakan uang kickback kepada oknum di lingkungan BNPB.

"Ada juga modus yang menaikkan atau markup harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum-oknum di BNPB termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja semuanya di dalam ini," jelas Budi.

Tak hanya itu, penyidik juga mendalami inisiatif pemberian suap yang diduga berasal dari pihak swasta. KPK ingin menelusuri praktik suap yang diduga secara aktif dilakukan para pihak swasta kepada oknum di BNPB.

"Selain soal dugaan benturan kepentingan, di sini penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta, artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta," terang Budi.

Budi menambahkan, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak tersebut dilakukan untuk mendalami dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Selain Suharyanto, penyidik juga telah memeriksa salah satu Deputi BNPB dan seorang koordinator keprotokolan BNPB.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026, tim KPK mengamankan 15 orang di Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelima tersangka tersebut adalah Bima Setiawan selaku tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.

KPK membagi perkara ini ke dalam dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).

Pada klaster konflik kepentingan, KPK menduga sejumlah penyedia barang dan jasa yang bermitra dengan BNPB terafiliasi dengan Bima Setiawan. Pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung tersebut berlangsung pada periode 2024-2026 dengan total nilai sekitar Rp148 miliar.

Rinciannya, pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, pada 2025 sebesar Rp52,27 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp50 miliar.

KPK menduga dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Bima dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya melalui pembelian saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer. Kepemilikan saham tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen, setara dengan Rp30,98 miliar berdasarkan harga saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar.

Sementara itu, pada klaster suap, KPK menduga Richard Erlangga meminta fee kepada penyedia barang dan jasa agar mendapatkan paket pengadaan BNPB pada 2026. Salah satu penyedia yang disebut menyetujui permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras.

Pada periode Januari-September 2026, Richard diduga menerima uang melalui perantara dari Direktur PT Trans Lintas Selaras, Gery Prasetiawan, dengan total Rp2,38 miliar. Dalam periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang kepada Gabriel Purwaka Sigit sebesar Rp140 juta.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar, terdiri dari uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 Dolar Singapura, emas sebanyak 56 keping dengan berat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

KPK menahan kelima tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

DSP merupakan dana yang dicadangkan pemerintah untuk digunakan dalam keadaan darurat bencana dan masuk dalam struktur anggaran BNPB. Mekanisme penunjukan langsung dapat digunakan untuk mempercepat penanganan bencana dalam kondisi darurat.

Namun, KPK menduga kekhususan penggunaan DSP melalui mekanisme tersebut disalahgunakan sehingga membuka celah terjadinya benturan kepentingan dan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.