Jakarta, - Michael Victor Sianipar siap tempuh jalur hukum terkait pencopotannya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI). Berita terkini
Michael mengaku bahwa pencopotan tersebut terdapat dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik Persatuan Sepak Bila Seluruh Indonesia (PSSI).
Pasalnya, pemberhentian secara sepihak itu langsung dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir lewat Surat Keputusan PSSI Nomor: 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis, 12 November 2026.
Namun, menurut Michael, pelaporan ini tidak bermaksud untuk menghalangi mekanisme demokrasi secara keorganisasian, termasuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) FFI apabila memiliki dasar dan persyaratan yang sah.
Dengan begitu, ia akan mengajukan laporan kepada Erick Thohir dan Sekretaris Jendral (Sekjen), Yunus Nusi terhadap dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik.
"Fokus pengaduan ini adalah menguji kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, sera batasan kewenangan pejabat PSSI terhadap Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA dalam menerbitkan keputusan yang menunjuk Pelaksana Tygas (Plt) Ketya FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan sah hasil kongres," tegas Michael dalam keterangan resmi pada Selasa, 17 November 2026.
Michael juga menyoroti empat krusial yang menjadi dasar pengujian etik saat melaporkan dugaan pelanggaran etik yang meliputi, Ketiadaan Rujukan Kewenangan dalam Statuta, Pengabaian Hak Jawab dan Mekanisme Sengketa Internal, dugaan konflik kepentingan dalam rapat komite eksekutif, dan intervensi terhadap independensi asosiasi anggota.
Lebih lanjut, Michael melihat perlunya kasus ini menjadi perhatian Komite Etik PSSI karena pelanggaran yang terjadi berpotensi terjadi juga terhadap Asosiasi Anggota PSSI lainnya.
Ia juga meyakini perlu adanya kepastian hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dari unsur Pimpinan PSSI agar tidak ada korban Asosiasi Anggota lainnya ke depan.
"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," papar Michael.
"Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia," lanjut dia.
Kapal 30 Persen, Buruan Cek Jadwalnya
Mengingat Komite Etik merupakan Badan Yudisial yang independen dan keputusannya tidak dapat diintervensi oleh organ PSSI lainnya (Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI), FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus (Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI) untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta memeriksa para pihak terkait secara objektif dan transparan.