Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 9 jam sejak pukul 09.00 WIB.
"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).
Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut. Dalam sidang etik, 9 orang saksi turut dihadirkan, termasuk saksi meringankan.
Trunoyudo menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," jelasnya.
Atas dugaan pelanggaran itu, Eko Hadi dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang KKEP dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.
Sedangkan untuk tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko; Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Eko Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Selain itu, ada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.