Soal Tabir Gelap Era Pemerintahan Jokowi di Kasus Listyo Sigit Cs

Jakarta, - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal ikut buka suara menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan komplotan Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Menurut di, perkara tersebut mulai membuka berbagai dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini menjadi perbincangan di kalangan elite politik, terutama pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyebut, selama periode kedua pemerintahan Jokowi, beredar berbagai cerita mengenai dugaan konspirasi, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), konflik kepentingan, kolusi antara petinggi dan oligarki, hingga penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik.

Berbagai dugaan tersebut, kata dia, selama ini lebih banyak beredar sebagai desas-desus dan spekulasi di kalangan elite. Namun, tidak banyak pihak yang berani mengungkapkannya secara terbuka karena takut atau memilih mencari aman.

"Di periode ke-2 era Pemerintahan Jokowi, kita banyak mendengar desas-desus mengenai maraknya praktik konspirasi, abuse of power, konflik kepentingan, kolusi petinggi dengan oligarki atau mafia tertentu, blackmail sebagai modus operandi politik, pelanggaran hukum, weaponization hukum," kata Dino melalui akun X miliknya, Senin, (16/11/2026).

Tidak hanya itu, Dino juga menyinggung dugaan penggalangan dana secara masif dengan cara tidak wajar, bahkan ilegal. Dia turut menyebut dugaan kriminalisasi lawan politik, mobilisasi buzzer dalam skala besar, serta manipulasi institusi Polri.

Dino juga menyoroti dugaan penyalahgunaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan institusi perpajakan sebagai instrumen untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan secara politik.

"Elite politik tidak pernah habis cerita, gosip dan spekulasi mengenai hal-hal ini, namun semuanya tiarap karena takut atau mau cari aman," ujarnya.

Dino menilai, kasus dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan komplotan LSP kini mulai membawa berbagai dugaan tersebut ke ruang publik.

Dia menyebut, sejumlah desas-desus yang sebelumnya beredar di kalangan elite politik mulai mendapatkan sorotan setelah perkara penyadapan tersebut mencuat.

"Kasus penyadapan komplotan LSP mulai membuka tabir yang sebelumnya tertutup rapih bahwa sebagian (besar) dari desas-desus ternyata benar adanya, dan bahkan lebih parah dari yang diperkirakan," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Dino dalam konteks dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, konflik kepentingan, hingga penggunaan institusi negara untuk kepentingan politik yang selama ini disebutnya menjadi perbincangan kalangan elite.

Lebih jauh, Dino berharap terungkapnya kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pemerintahan.

Menurutnya, berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan perlu diikuti dengan langkah korektif agar praktik penyalahgunaan kekuasaan tidak terus berlangsung.

Dino juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas pengungkapan kasus tersebut. Ia menilai langkah Kapolri menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Mudah-mudahan tragedi ini bisa menjadi awal yang baik bagi Presiden Prabowo untuk memulai berbagai upaya korektif terhadap sistem yang sudah banyak dirusak. Salut terhadap Kapolri Suyudi yang mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Polri. Semoga bersih-bersih ini bisa diikuti yang lain," pungkasnya.

Pernyataan Dino tersebut sekaligus menempatkan pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal sebagai momentum yang diharapkannya dapat mendorong pembenahan institusi dan sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.