- Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto membeberkan alasan pemerintah belum menerapkan pajak khusus atas kekayaan atau wealth tax di Indonesia.
Salah satu pertimbangannya, kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan akumulasi aset dari penghasilan yang pada dasarnya telah dikenakan pajak.
Bimo mengatakan pemerintah hingga saat ini masih berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Bimo, penerapan pajak kekayaan membutuhkan kajian mendalam, terutama untuk memperjelas konsep kekayaan, penghasilan, hingga aset yang akan menjadi objek pemajakan.
"Kekayaan, akumulasi aset itu kan sebenarnya dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya," ujar Bimo dalam agenda Media Gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Bimo merespons usulan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengenai penerapan pajak kekayaan di Indonesia.
Dia menjelaskan kekayaan seseorang umumnya terbentuk dari akumulasi aset yang diperoleh melalui penghasilan. Sementara itu, penghasilan tersebut telah menjadi objek pajak sebelumnya.
Meski demikian, Bimo menyatakan mendukung apabila pemerintah memiliki arah kebijakan untuk mengkaji penerapan pajak kekayaan.
Menurutnya, usulan yang disampaikan Celios merupakan rekomendasi berdasarkan data dan analisis lembaga tersebut.
Namun, pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan wealth tax berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.
Bimo menyebut DJSEF lebih berwenang memberikan penjelasan mengenai perkembangan kajian maupun arah kebijakan pemerintah terkait penerapan pajak kekayaan di Indonesia.
"Secara lebih detilnya apakah sudah dilakukan atau belum, Direktorat Jenderal Strategi Kebijakan Fiskal akan bisa lebih tepat untuk menjawab ini," pungkas Bimo.