DPR Rapat Bareng Badan Intelijen Polri Bahas RUU Penyadapan

Jakarta, - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut selama ini konstitusi belum menetapkan aturan mengenai mekanisme penyadapan. Hal yang dilarang maupun yang tidak dilarang belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang manapun.

"Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu," kata Habib saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Baintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).

Komisi III mengundang Baintelkom Polri untuk memberikan masukan terkait RUU Penyadapan. Ketua Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti berkata ada beberapa hal yang harus diatur dalam RUU Penyadapan.

Pertama, terhadap sasaran penyadapan. Dedy mengatakan penyadapan tidak dapat dilakukan untuk semua orang, sifatnya limitatif hanya dilakukan untuk mencegah keamanan dalam negeri (kamdagri), termasuk kejahatan yang kadar ancamannya termasuk tinggi.

Dedy melarang tegas penyadapan yang dilakukan di luar sasaran tersebut, terlebih penyadapan yang tujuannya untuk kepentingan pribadi.

"Penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Dedy.

Kemudian, Dedy menyarankan, proses penyadapan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang secara tertulis. Polri memperbolehkan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan. Selain itu, dalam dokumen tertulis juga harus dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam penyadapan.

"Ada jangka waktunya, kalau di tempat kami diatur satu bulan. Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," beber Dedy.

Selain itu, Dedy menjelaskan terhadap seluruh proses penyadapan harus dicatat dan tidak boleh diubah serta dihapus.

Kemudian, saat proses penyadapan wajib dilakukan pengawasan oleh Baintelkam Polri dan lembaga lain yang melaksanakan fungsi inspektorat dan fungsi profesi dan pengamanan Polri.

"Pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," lanjut Dedy.

Terakhir, Dedy menyatakan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan penyadapan. Tersangka dapat dikenakan sanksi pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2003, kode etik profesi Polri berdasarkan aturan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang menghukum tersangka melalui pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Tersangka juga dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah penyadapan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya membuka peluang untuk membahas dan mempercepat pembahasan RUU Penyadapan usai kasus penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

RUU Penyadapan juga sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU itu masuk dalam revisi Prolegnas bersama RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, serta RUU Hukum Masyarakat Adat di Baleg DPR pada akhir 2025.