Jakarta, - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah usulan dalam pembahasan RUU Admisitrasi Kependudukan (Adminduk). Dia meminta data rekam medis dan perbankan masyarakat tak diwajibkan masuk ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Tito mengatakan data dari kementerian atau lembaga memang dapat dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk keperluan pemutakhiran data kependudukan. Namun, dia menegaskan pengaturan mengenai hal tersebut perlu dirumuskan secara cermat.
"Pemerintah memandang data balikan sebagai instrumen penting untuk pemutakhiran data kependudukan. Data diberikan, diverifikasi misalnya oleh KPU, dikembalikan lagi kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu salah satu contoh data balikan," jelas Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Namun, pengaturannya perlu dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan perluasan kewenangan atau kewajiban yang melampaui tujuan pembentukannya," sambungnya.
Pemerintah pun mengusulkan agar data balikan dimaknai sebagai data tertentu, khususnya data yang dihasilkan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya.
"Pemerintah mengusulkan agar data balikan dimaknai sebagai data tertentu yang dihasilkan oleh pengguna sesuai kewenangannya dan disampaikan kepada penyelenggara untuk keperluan pemutakhiran serta pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Menurutnya, rumusan itu diperlukan untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai sumber, tujuan, dan ruang lingkup data balikan. Sejalan dengan itu, kata Tito, pemerintah berpandangan data sektoral yang secara prinsip berada dalam penguasaan produsen data asal tidak serta-merta harus disimpan sebagai data balikan dalam SIAK.
"Sebagai contoh, rekam medis merupakan data pribadi yang bersifat spesifik yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak tepat apabila diwajibkan menjadi data balikan umum dalam sistem di Dukcapil," bebernya.
"Sama dengan sistem perbankan juga demikian, untuk menjaga kerahasiaan perbankan. Apabila suatu data sektoral diperlukan untuk tujuan tertentu, akses pemanfaatannya harus didasarkan pada kewenangan, tujuan, serta dasar-dasar hukum yang ada," imbuh Tito.